Bupati Bone Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024
Banyak ASN secara tidak sadar sudah menunjukkan dukungannya di media sosial.
BONE, BUKAMATA - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Bupati Bone Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bone ini digelar di Hotel Helios, Jalan Langsat Watampone, Rabu, 5 Juli 2023.
Bupati Bone mengatakan, semua pihak harus terlibat langsung untuk menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk kepada Ormas di Kabupaten Bone.
"Pada saat ini, kita sudah memasuki tahapan Pemilu 2024, yang kita akan dilaksanakan pada Februari. Selanjutnya akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, pada Bulan November," kata Bupati Bone.
Ia juga kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, untuk berhati-hati bermedia sosial ketika tahapan Pemilu 2024. Bahkan kata dia, banyak ASN secara tidak sadar sudah menunjukkan dukungannya di media sosial.
"Banyak teman teman ASN tidak sadar bahwa kita sudah menghadapi tahapan Pemilu. Jadi harus hati hati-hati, ada beberapa saya lihat dp atau display photo gambar partai, caleg, atau indikasi dukung Bacaleg apakah dengan menjadikan status WA, bahkan memposting di Facebook dan Instagram," kata Bupati Bone.
"Harusnya seperti ini dihapus, karena sudah melanggar aturan disiplin ASN dan sudah banyak juga yang kena sanksi dari Komisi ASN. Bahkan sanksinya bisa lebih sampai dipecat, jadi kita harus sadar diri teman-teman ASN, walaupun kita punya hak pilih tetapi tidak boleh berpolitik praktis," tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Bone, Yusan Tajuddin, meminta kepada Ormas di Kabupaten Bone membantu sosialisasi jelang Pemilu 2024. Pasalnya, peran Ormas sangat besar karena jejaring ormas ini mulai nasional sampai tingkat RT RW.
"Kita ketahui bersama, kita akan melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024, sosialisasi massif harus melibatkan kita semua. Saya kira tidak bisa kalau hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu saja," kata Yusran Tajuddin. (*)
