UU Anti Deforestasi Dinilai Rugikan Petani Sawit dan Kopi, Wamendag: Ini Bentuk Diskriminatif!

BUKAMATA - Undang-Undang Anti-Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) pada 16 Mei 2023 dinilai merugikan petani kelapa sawit hingga kopi.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU tersebut adalah bentuk diskriminatif. Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

"UU deforestasi ini jelas sesuatu yang sifatnya diskriminatif merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang selalu disemangati oleh prinsip-prinsip perjanjian perdagangan internasional," kata Jerry di Gedung DPR dilansir CNN, Rabu (7/6/23).

Menurut Jerry, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor. Maka dari itu kebijakan seperti UU Anti-Deforestasi yang dinilai diskriminatif harus disikapi secara komprehensif.

Jerry yakin UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

Jerry mengatakan pemerintah akan tetap mengekspor CPO, kopi, dan lainnya yang dilarang. Jika terjadi sengketa, pemerintah akan membawanya ke forum internasional seperti World Trade Organization (WTO).

Ia menyebut pemerintah akan memastikan adanya kesetaraan dan tidak boleh ada kebijakan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

"Tidak boleh ada kebijakan yang berat sebelah. Dan tentunya memastikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk itu," kata Jerry.