Hamka B Kady Protes Pengurangan Anggaran Renovasi Dua Pelabuhan di Kepulauan Selayar

JAKARTA, BUKAMATA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menyoroti pagu alokasi anggaran Kementerian Perhubungan berdasarkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar Rp33,44 triliun.

Ia memberi catatan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa ada beberapa pengurangan alokasi anggaran pada program sektor laut. Salah satunya pengurangan anggaran renovasi dermaga besar Pelabuhan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu dan dermaga tambatan perahu di Lambego, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Kecamatan Pasimarannu menjadi salah satu kecamatan di Selayar yang terdampak parah akibat gempa magnitudo 7,4 yang menggucang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa 14 Desember 2021 lalu.

"Padahal ini sudah disepakati semua. Tolong ini menjadi perhatian, apa yang menjadi masalah di Kabupaten Selayar. Ada satu proyek yang dikurangi besar-besaran padahal masyarakat sudah siap-siap untuk memanfaatkan itu, karena ini adalah renovasi pelabuhan laut yang terpengaruh akibat gempa bumi kami kemarin," ujar Hamka B Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenhub di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Padahal, kata Hamka, jika melihat laporan Menteri Perhubungan tidak ada pengurangan anggaran tahun ini. Justru ada penambahan Rp1,35 triliun hingga pagu akhir Rp33,41 triliun.

"Artinya ada penambahan anggaran yang dikelola Kemenhub. Ini yang saya baca dalam laporan Bapak. Saya minta menjadi perhatian dan catatan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, kalau saya memperhatikan anggarannya malah bertambah, kok program dikurangi," tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyinggung penyelesaian proyek yang belum rampung. Misalnya, Bandara Sultan Hasanuddin yang dikonfirmasikan selesai tahun 2023 tetapi sampai saat ini belum juga tuntas. Termasuk juga program kereta api Sulsel.

"Ke depan pagu indikatif untuk tahun 2024 mencapai Rp38 triliun. Catatan saya, tentu arahan presiden. Semua proyek-proyek yang bisa terselesaikan pada 2024 harus kita tuntaskan sehingga tidak membawa akibat pada masa transisi kepemimpinan Republik Indonesia dan termasuk masa transisi keanggotaan kami di Komisi V. Kami juga tidak mau melihat mitra kerja kami tidak berprestasi pada akhirnya nanti," pungkas Legislator asal Sulsel tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui penyerapan anggaran belum maksimal karena ada sejumlah pekerjaan yang harus dipercepat.

Terdapat 10 prioritas kegiatan pada tahun 2023, diantaranya melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi; mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi.

Selanjutnya, mendukung pemerataan pembangunan nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN); memastikan keberlanjutan program multiyears contract (MYC) dan pemenuhan prioritas nasional (PN), serta proyek strategis nasional (PSN).

Lalu, pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan operasional) secara proporsional, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan tunggakan, serta pemenuhan dana pendamping; melakukan perencanaan dan pengembangan ibu kota negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan.

Kemudian, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing; serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan smart transportation.

"Realisasi kinerja anggaran hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp10,44 triliun atau 31,26 persen dari pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun (setelah automatic adjustment) atau mencapai 30 persen dari pagu Rp34,79 triliun sebelum automatic adjustment," jelas Menhub. (*)