Realisasi Belanja Pemkot Makassar Baru 12,56 Persen, Bappeda Dorong OPD Tingkatkan Kinerja

MAKASSAR,BUKAMATA - Realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada tahun 2023 baru mencapai 12,56 persen hingga 2 Mei 2023.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan capaian tersebut saat ditemui di Balaikota pada Jumat (12/5/2023).

Dari total anggaran Rp5,648 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar tahun 2023, baru sebesar Rp709,512 miliar yang telah dibelanjakan.

Angka ini mencerminkan realisasi belanja yang masih rendah dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu.

Namun, Helmy Budiman membantah bahwa lambatnya serapan anggaran disebabkan oleh kendala administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penggunaan e-katalog. Menurutnya, alasan tersebut tidaklah tepat.

"Penyebab bukan karena sistem e-katalog kalau saya rasa," jelas Helmy.

Tercatat ada 51 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Makassar, dan capaian realisasi belanja terendah dipegang oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar, yaitu hanya sebesar 0,48 persen dengan realisasi belanja mencapai Rp6,018 miliar.

Sementara itu, beberapa OPD yang mencatatkan realisasi belanja tertinggi antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Dinas Pariwisata.

Selanjutnya, Kecamatan Biringkanayya, Wajo, Rappoconi, dan Kecamatan Panakukang juga mencatatkan realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Helmy Budiman mengajak seluruh OPD untuk terus memacu kinerjanya dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, diharapkan realisasi belanja APBD Kota Makassar dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Bappeda Kota Makassar pun tetap berkomitmen untuk mendukung dan mengawal proses penganggaran yang transparan dan akuntabel, serta memberikan dukungan bagi seluruh OPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.