Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, mengatakan, parpol peserta Pemilu wajib menyertakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di daftar calegnya. Jika tidak, maka pihaknya bisa menggugurkan semua caleg di dapil tersebut.
"Kuota 30 persen perempuan ini amanah konstitusi. Wajib dilaksanakan," kata Endang, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Mata Politik di Studio Bukamatanews, Senin, 8 Mei 2023.
Endang menegaskan, tidak ada pengecualian ataupun perlakuan istimewa terhadap parpol tertentu, baik parpol baru ataupun lama. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama.
"Tugas KPU, melayani pemilih agar hak pilihnya tersalurkan saat Pemilu, memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu, dan menjaga kemurnian suara rakyat," pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Golkar Makassar, Wahab Tahir, mengatakan, partainya memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua elemen masyarakat yang ingin berpartai atau berkarier di politik termasuk perempuan. Bahkan, ada satu dapil, caleg perempuannya melebihi 30 persen.
"Soal aturan keterwakilan perempuan memang agak keras. Satu dapil digugurkan kalau kuota perempuan tidak mencukupi. Tapi kami di Golkar tidak ada masalah, bahkan ada satu dapil, perempuannya lebih dari seharusnya. Kami sudah siap, tinggal daftar saja di KPU," terangnya. (*)
Penulis: Abul A'la Al Maududi
TAG
BERITA TERKAIT
-
Hamka B Kady Berhasil Perjuangkan Pasar Turatea Jeneponto di APBN, Pembangunan Dimulai Tahun Depan
-
Pertemuan Taufan Pawe dan Bahlil Lahadalia Picu Spekulasi Jelang Musda Golkar Sulsel
-
Kader Terbaik Berebut Kursi Ketua Golkar Sulsel, Hamka B Kady: Silakan Bertarung Secara Demokratis
-
Munafri Arifuddin Siap Ramaikan Pencalonan Ketua Golkar Sulsel 2025
-
Sah! Munafri-Aliyah Ditetapkan Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar