Soal Nasdem Tak Diundang ke Istana, JK Bandingkan Jokowi dengan SBY

BUKAMATA - Wakil Presiden Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla atau JK, mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan.

Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.

Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu.

JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.

"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK dilansir CNN Minggu (7/5/23).

JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.

JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.

"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan tak tahu terkait pertimbangan pemilihan siapa saja yang diundang saat bertemu Jokowi. Dia mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan wewenang Presiden.

"Saya kira masih soal undangan itu, kewenangan sepenuhnya istana mau mengundang siapa atau mengumpulkan Ketua Umum yang mana, saya tidak tahu pertimbangannya. Tapi bahwa pertemuan pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan, supaya terjadi komunikasi diantara semuanya tidak terbelah-belah itu," ujar Cak Imin.

Untuk diketahui, pertemuan Jokowi dan para Ketum parpol digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa, (2/4) malam. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN dan PPP.

Sementara, ada tujuh parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan NasDem.