Soal Larangan Bukber, PKS Sebut Kebijakan Diskriminatif

JAKARTA, BUKAMATA - Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan buka puasa bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah, dengan alasan penanganan Covid-19.

Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif. PKS menilai buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara.

"Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa," ujarnya, Jumat, 24 Maret 2023.

Apalagi di daerah, buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama. Selain itu, mesjid-mesjid sudah ramai serta konser-konser sudah ramai dan ddibolehka.

"Ceramah Ramadan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiyah," imbuhnya.

Jangan sampai, kata Iqbal, kebijakan ini dianggap diskriminatif, karena ummat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama.

Iqbal berharap, kebijakan ini segera direvisi agar Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah tetap bisa menyelenggarakan buka puasa bersama sebagai sarana menyemarakan bulan Ramadan.

"Ramadan ini bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama," pungkasnya. (*)