Mahfud MD: Saya Tidak Bercanda dengan Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu

BUKAMATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Mahfud MD, hal-hal terkait uang Rp 300 triliun tersebut akan dijelaskannya ke muka parlemen di Senayan. Termasuk, daftar dugaan pencucian uang di Kemenkeu. 

"Alhamdulillah, saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang RP 300T di Kemenkeu," tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, seperti dikutip Sabtu (18/3/2023).

"Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," imbuhnya. 

Mahfud memastikan, tidak ada pernyataan yang diubah sejak pertama kali disampaikan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, dari awal yang disebutkan adalah dugaan pencucian uang dari transaksi mencurigakan dan bukan soal korupsi.

Ia menyarankan publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Kemenkeu, Selasa lalu.

"Saya sarankan, lihat lagi pernyataan terbuka Ketua PPATK di Kemenkeu Selasa kemarin. Beliau 'tidak bilang' bahwa info itu 'bukan korupsi' dan 'bukan pencucian uang'," cuit Mahfud.

Dengan laporan yang ia miliki, Mahfud mengaku siap buka-bukaan di DPR dengan menunjukkan bukti otentik yang ia miliki selama ini. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya telah mengklarifikasi dugaan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu.

"Senin saya stand by, menunggu undangan. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR," tandasnya.