PAREPARE, BUKAMATA - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggandeng Tim Penggerak PKK, melakukan pendampingan untuk memulihkan trauma para korban banjir di daerah tersebut. Khususnya di tiga kecamatan, yang terdampak banjir cukup parah.
Ketua TP PKK Parepare, Erna Rasyid Taufan, mengatakan, pendampingan akan dilakukan dengan mengacu pada asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pendampingan ini untuk menyembuhkan rasa trauma para korban banjir.
Selain itu, sentuhan rohani juga dilakukan istri Taufan Pawe, Wali Kota Parepare ini agar masyarakat Parepare, korban terdampak banjir dapat ikhlas dengan bencana yang menimpanya.
"Kita berikan pendampingan psikis dengan sentuhan rohani. Apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas kehendak-Nya. Sesungguhnya semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada-Nya," pesan Erna, Kamis, 2 Maret 2023.
Sementara, Puspaga Peduli Ta’ binaan Ketua TP PKK Kota Parepare Erna Rasyid Taufan, kembali menyambangi kediaman para korban banjir, Kamis, 2 Maret 2023. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pendampingan psikologi dan penyintasan atau kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan yang cukup terpuruk.
Ketua Puspaga Peduli Ta’, Sriyanti Ambar, mengatakan, dari hasil asesment mereka terkuak sebanyak 63 penyintas banjir di tiga kecamatan yang membutuhkan pendampingan psikologis.
"Insyaallah Puspaga bersama psikologi UNM dan penyuluh agama akan turun pendampingan psikologis secara door to door sesuai data asesmen," katanya.
Puspaga juga akan menyalurkan beberapa hal yang dapat korban bencana manfaatkan. Seperti, informed consent, sejumlah makanan kotak, cemilan juga mainan untuk anak-anak korban bencana.
"Selain itu kami juga akan membawa beberapa mukenah dan baju hasil donasi dari para donatur serta obat-obatan dari PAFI," ungkapnya.
Sriyanti berharap, agar kegiatan aksi pendampingan yang akan mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar serta donasi yang mereka berikan dapat bermanfaat untuk korban. (*)
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Parepare Harap DMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
2.000 Guru di Parepare Gagal Dapat Tunjangan Pemerintah Pusat
-
Pemkot Parepare Klarifikasi Polemik Anggaran Toilet Sekolah: Nilai Kontrak Bukan Pembayaran Final
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga