PKBI Sulsel Dorong Pelayanan Inklusif Bagi Komunitas Ragam Gender
Pemkab Maros sangat terbuka dalam upaya mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara.
MAROS, BUKAMATA - PKBI Sulsel sebagai salah satu lembaga sub mitra PKBI Pusat, mendapatkan dukungan pendanaan multi tahun dari Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) Australia melalui Cowater International Inc, sebagai managing partner, untuk melaksanakan program inklusi sosial bagi anak dan kelompok komunitas ragam gender yang berkeadilan gender serta ramah disabilitas, yang dikenal dengan Program INKLUSI selama periode 2023 – 2025.
Melalui program INKLUSI, PKBI Sulsel mengadakan pertemuan lintas stakeholder di tingkat daerah, yang berlangsung di Grand Town Hotel Maros, kemarin, Senin, 27 Februari 2023.
Farid Satria selaku Project Officer INKLUSI PKBI Sulsel, mengatakan, program INKLUSI PKBI Sulsel berupaya mendorong terwujudnya pelayanan dan keterlibatan di berbagai ruang-ruang kebijakan yang inklusif bagi kelompok komunitas ragam gender di Kabupaten Maros.
"Tujuan dari pertemuan ini, untuk kemitraan multi stakeholder dalam upaya membangun mekanisme pelibatan kelompok komunitas ragam gender pada ruang-ruang kebijakan yang inklusif dan juga adanya aksi rencana tindak lanjut bersama, terkait peluang akses peran keterlibatan pada komunitas tersebut," jelas Farid.
Farid menambahkan, kelompok komunitas ragam gender adalah salah satu bagian kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam program INKLUSI. Atas dasar faktor eksklusifitas yang kerap melekat pada mereka, maka kelompok ini ditetapkan sebagai sasaran program.
"Masalah yang dihadapi selama ini cukup sulit mendapatkan penerimaan atau hak yang sama di berbagai aspek kehidupan. Berstatus sebagai kelompok terpinggirkan, melemahkan posisinya sebagai individu untuk mampu setara baik di lingkungan sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat, akses pelayanan publik, bahkan terlibat secara aktif dan bermakna pada ruang-ruang kebijakan pemerintah," ungkap Farid.
Katanya, mereka sering menghadapi perlakuan diskriminatif tanpa adanya dukungan maksimal dari berbagai pihak, partisipasi di masyarakat,
terabaikan di perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hak berpendapat, opini negatif, serta bersuara dan berekspresi yang dibatasi. Tak jarang mereka kehilangan hak paling dasar sebagai warga negara.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Nuryadi, mengaku sangat terbuka dalam upaya mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara. Terlepas dari status gender dan sosialnya, serta dapat mendukung kebijakan dan pemenuhan layanan dasar bagi ABH maupun kelompok komunitas ragam gender ini.
Harapan Farid, dukungan pendanaan ini tentunya semakin memperkuat keberlanjutan kerja-kerja advokasi dan intervensi program yang telah dilakukan pada periode tahun-tahun sebelumnya. Juga upaya pencapaian visi PKBI secara nasional, untuk mewujudkan masyarakat dan keluarga Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maros, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maros, Sekertaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Maros, Dinas Kesehatan Maros, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Maros, KWRSS, KBSM, serta organisasi perangkat daerah lainnya. (*)
