Transpuan Alami Sederet Diskriminasi, PKBI Dorong Layanan Ramah dan Perlindungan
Dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai kalangan. Baik itu pelaksana program, komunitas waria, pemerintah, kepolisian, keluarga sampai masyarakat sebagai pelindung bagi kelompok terpinggirkan,
MAKASSAR, BUKAMATA - Kelompok terpinggirkan khususnya kalangan transpuan, mengalami sederet masalah diskriminasi dalam pelayanan publik. Karena itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulsel mendorong layanan yang ramah dan perlindungan bagi mereka, melalui program Inklusi, security system.
Direktur PKBI Sulsel, Andi Iskandar Harun, mengungkapkan, Transpuan sering mengalami masalah dalam pelayanan publik dan sosial. Seperti Identitas kependudukan (tidak ada keluarga pengampu untuk akses kepemilikan administrasi kependudukan, KTP maupun KK). Selanjutnya, akses pendidikan, kebanyakan putus sekolah, sekolah formal tidak terakses dan hanya sampai SD dan SMP.
"Layanan kesehatan yang bersyarat, diskriminatif dan tidak ramah," ungkap Iskandar, saat membuka Lokakarya Security System, yang berlangsung di WThree Premiere Hotel.
Disisi lain, kata Iskandar, tidak ada kepastian perlindungan hukum dan akses layanan bantuan hukum terbatas. Karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih responsif dan menyusun strategi yang tepat.
"Upaya tersebut membutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai kalangan. Baik itu pelaksana program, komunitas waria, pemerintah, kepolisian, keluarga sampai masyarakat sebagai pelindung bagi kelompok terpinggirkan," jelasnya.
Sementara, Rubianti Sudikio sebagai perwakilan Forum Jurnalis Inklusi, menyampaikan, ada dasarnya manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, terlepas dari semua perbedaan yang ada. Pun demikian dengan Transpuan, mereka juga manusia.
"Mari gemakan gerakan saling memanusiakan manusia," pesannya.
Adapun peserta pada lokakarya ini berjumlah 28 orang, yang merupakan perwakilan KWSS, KWKM, KBSM, KSM YGC, GIPA, Inti Muda, dan Perwakilan dari Forum Keluarga. (*)
