Dorong Tercapainya Tujuan SDGs 16, YKPM Gandeng INFID Gelar FGD

MAKASSAR, BUKAMATA - Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulsel bekerjasama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menggelar Forum Group Discussion (FGD) Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mencapai Tujuan SDGs 16 serta Program Kerja yang Mendukung, yang dilaksanakan di Masagena, Selasa, 21 Februari 2023.

Direktur YKPM, Mulyadi Prayitno, mengatakan, sebagai masyarakat sipil ikut berkontribusi untuk mencapai tujuan SDGs 16. Terutama mendorong pemerintah kota untuk memastikan ada partisipasi masyarakat.

"Makanya kami juga mengundang dari berbagai kalangan untuk berbicara. Ada kelompok pemuda, karena berkaitan dengan NKRI," ujarnya.

Mulyadi menjelaskan, jika isu-isu tidak diakomodasi, maka berpotensi untuk terjadinya disintegrasi dan berpotensi untuk mengganggu proses demokrasi di tahun 2024 mendatang. Sehingga, fokus kepada pencapaian diantara 16 tujuan SDGs kedepan menjadi hal penting di daerah.

"Pemerintah sendiri misalnya saat ini telah memberikan fokus masalah penting, seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan inflasi ekonomi, isu ketahanan pangan, dan komitmen penanganan perubahan iklim," jelasnya.

Senada juga diungkapkan Makbul Halim, seorang politisi senior di Makassar. Ia menyampaikan pentingnya masyarakat berpartipasi dalam agenda pembangunan. Karena dikhawatirkan akan terjadinya oligarki kekuasaan, ekonomi dan sosial budaya.

"Jika ini terjadi, maka dipastikan demokrasi akan terinduksi dan tidak akan berjalan normal. Karenanya, masyarakat harus berperan aktif serta mengawasi jalannya pemerintahan," ujarnya.

Bagi Makbul, setiap orang berpotensi melakukan oligarki, baik itu kekusaan, maupun ekonomi. Karena banyak juga dari kalangan pengusaha yang kemudian masuk ke area kekuasaan.

Sementara, Kabid Sosbud Bappeda, Noptiadi, yang ikut menjadi pembicara dalam FGD tersebut berharap agar masukan dari FGD tersebut akan semakin memperkaya materi RPKD Pemkot Makassar kedepan. Dia juga mendorong agar organisasi kemasyarakatan, pemuda dan lainnya tidak memiliki kepengurusan ganda.

"Karena hal itu akan membuat pemerintah menjadi bingung saat akan memberikan bantuan pembinaan. Kami juga terus mendorong organisasi yang ada agar bisa bersama-sama dan memiliki kepengurusan organisasi yang solid," ujarnya. (*)