Dalam pertemuan ini Puan didampingi dua anggota DPR RI yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri.

Puan Bertemu Presiden PBB Utarakan Komitmen Indonesia Mengatasi Perubahan Iklim

Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar.

BUKAMATA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini disampaikan Puan saat bertemu Presiden Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA), Csaba Korosi.

Pertemuan Puan dengan Korosi digelar di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (13/2).

Dalam pertemuan ini Puan didampingi dua anggota DPR RI yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri. UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema 'Solutions through solidarity, sustainability and science' dengan membahas isu air dan sanitasi.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” kata Puan saat bertemu Csaba Korosi.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme. Dalam upaya ini, kata Puan, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

Baca Juga :

“Sekaligus memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Harapan saya, keterlibatan parlemen dan IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar. Namun pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.

“Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” ungkapnya.

Puan mengungkapkan Indonesia memerlukan 40 miliar dolar AS untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh.

"Sementara dana publik hanya mencukupi 30 persen. Namun berbagai upaya kami lakukan,” ujarnya.