Gubernur Sulsel Lepas 120 Tenaga Pendamping Gizi Desa ke 24 Kabupaten/Kota

MAKASSAR, BUKAMATA - Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina, dan Kadis Kesehatan Sulsel Rosmini Pandin, melepas 120 Tenaga Pendamping Gizi Desa (TPGD) dalam Program Aksi Setop Stunting Tingkat Provinsi Sulsel, di Hotel Dalton, Kamis, 9 Februari 2023.

TPGD tahun ini akan turun ke 120 desa lokus di 24 kabupaten/kota. Sejak tahun 2020, Aksi Setop Stunting sejauh ini telah menangani 395 desa lokus.

Mereka akan bertugas melaksanakan intervensi spesifik berupa pendampingan gizi pada keluarga dengan kelompok, 1.000 hari pertama kehidupan, anak di bawah 2 tahun, ibu hamil, remaja putri dan pra konsensi (kondisi kesehatan orang tua sebelum terjadi pembuahan).

"Berbagai persoalan stunting di lapangan. Para pendamping menjadi agen perubahan dalam penanganan stunting di masyarakat. Ini arahan Bapak Presiden harus kita sukseskan," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun berdasarkan dua indikator, yakni Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Provinsi Sulsel menunjukkan prevalensi stunting yang menurun menjadi menjadi 27,2 persen. Sedangkan EPPGBM di tahun 2022 menjadi 8,61 persen juga turun.

Selain itu, gubernur menekankan agar para pendamping gizi selain memberikan sosialisasi dan edukasi terkait gizi, juga agar masyarakat pro pada melahirkan normal dan 6 bulan pemberian ASI ekslusif, serta dilanjutkan dengan ASI hingga usia dua tahun.

Para pendamping dimintanya mengenal wilayah kerja dengan baik termasuk masyarakatnya. Lebih lanjut dapat melakukan penelitian terkait kecendrungan penyebab terjadinya stunting.

Demikian juga jika di lapangan ditemukan anak dalam kondisi stunting dan perlu mendapatkan penanganan lanjutan untuk dilaporkan langsung kepada dirinya. Bahkan gubernur termuda di Indonesia ini meminta dimasukkan langsung ke group WhatsApp agar dapat melihat laporan langsung dari para pendamping dan perkembangan penanganan stunting.

"Stunting ini termasuk kategori darurat dan mendesak. Untuk laporan stunting silahkan, langsung kontak saya 24 jam," tegasnya.

Sejak tahun 2019, stunting menjadi perhatian khusus, bahkan dengan kebijakan memberikan bantuan keuangan kepada daerah kabupaten/kota. Menurutnya, satu orang anak lebih penting dari 1.000 km jalan.

"Karena dari satu anak bisa lahir seorang Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, berharap agar tim pendamping juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan setempat, tokoh masyarakat, dan TP PKK setempat. Sehingga, lahir anak bebas stunting dan dapat menjadi generasi andalan di masa depan.

"Agar dapat tercapai tepat target, tepat sasaran, tepat edukasi, tepat sosialiasi dan tepat eksekusi. Sehingga tercipta anak bebas stunting," harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rosmini Pandin, menjelaskan, para pendamping gizi dalam perekrutan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Poltekkes Makassar. Mereka akan bertugas selama enam bulan.

Paket intervensi gizi meliputi pemberian multi vitamin taburia, vitamin anak Baduta atau usia 6 bulan sampai 2 tahun, tablet tambah darah ibu hamil dan remaja putri, dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.

"Paket intervensi gizi ini diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting di Provinsi Sulsel hingga 14 persen di 2024 dapat dilewati," pungkasnya. (*)