Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar, Gerindra dan Demokrat Buka Suara

BUKAMATA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu 1 Februari 2023 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Ada sejumlah hal yang dibahas Surya Paloh dan Airlangga Hartanto dalam pertemuan itu. Salah satunya Paloh menyatakan, pihaknya mengajak Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan PAN untuk bersama merapat ke Koalisi Perubahan.

Usai pertemuan tersebut, partai politik (parpol) lain pun angkat bicara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan sebuah pertemuan yang baik. Lewat pertemuan itu, ia berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 ke depan dapat dilangsungkan tanpa adanya perpecahan.

"Ke depan kita mengedepankan politik yang tidak perpecahan. Boleh nanti berbeda atau awalnya berbeda, nanti bisa sama. Tetapi yang jelas kerukunan harus dijaga," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini baik partai NasDem maupun PKS akan tetap berada dalam satu bahtera dan bersama-sama membentuk Koalisi Perubahan untuk Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu Herzaky sampaikan merespons Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang memberikan sinyal kemungkinan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar, PAN, dan PP. Namun di kesempatan itu, Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan NasDem pada Pemilu 2024.

"Iya, tetap yakin. Demokrat memiliki komitmen kuat membentuk Koalisi Perubahan. Dan, kami meyakini teman-teman NasDem dan PKS memiliki komitmen yang sama kuatnya dengan kami," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (2/1).

Herzaky menyatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), koalisi dengan PKS dan NasDem bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme.