Menteri dalam Negeri, Tito Karnavua memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.
DPR RI Bersama Mendagri Rapat Bersama Bahas Pemilu 2024
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung ingin memastikan semua tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun, baik dari ekternal maupun internal.
BUKAMATA – Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rabu (11/1). Mereka membahas tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung ingin memastikan semua tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun, baik dari ekternal maupun internal. Termasuk dari internal institusi penyelenggara Pemilu. Sebab publik menurutnya turut mencermati penyelenggaraan pemilu di tahun depan itu dan atensi masyarakat agar pemilu berkualitas sangatlah tinggi.
“Karena sangat tingginya atensi tersebut maka banyak rumor-rumor yang harus kita jawab. Kalau itu tidak ada masalah, ya sudah tidak perlu tidak kita bahas. Tapi kalau itu mengganggu kinerja masing-masing penyelenggara Pemilu, maka tentu harus kita bahas bersama,” ujar Doli saat membuka rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Menteri dalam Negeri, Tito Karnavua memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan KPU RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Tito juga menegaskan bahwa tidak ada agenda lain selain pada Februari 2024 mendatang selain Pemilu. “Pemerintah tetap berprinsip pada hasil kesepakatan tersebut, tidak ada agenda lain,” ucapnya.
Lebih lanjut Tito menuturkan, pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai yang telah dijadwalkan dan ditetapkan. Termasuk mengenai persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Pemilu 2024 nanti.
“Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang UU Nomor 7 Tahun 2017. Lalu dibentuk panitia antar kementerian. Tanpa adanya Perppu ini disyaratkan semua parpol harus punya pengurusan dan kantor di semua provinsi termasuk DOB,” pungkasnya.
