Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Kamis, 08 Desember 2022 15:37

Akis Nuru menunjukkan tanaman jengkol yang telah berbuah dan siap panen. Hanya butuh 4 tahun jengkol untuk berbuah setelah masa tanam. Sepohon jengkol bisa menghasilkan buah 8-20 kg.
Akis Nuru menunjukkan tanaman jengkol yang telah berbuah dan siap panen. Hanya butuh 4 tahun jengkol untuk berbuah setelah masa tanam. Sepohon jengkol bisa menghasilkan buah 8-20 kg.

Melirik Potensi Desa Uraso, Miliki Beragam Sumber Pangan

Di desa yang berada di Kecamatan Mappadeceng, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana daerah lain di Luwu Raya, kapurung jadi salah satu makanan utama. Istilah untuk pengolahan kapurung ini adalah mappugalu.

LUWU UTARA, BUKAMATA - Dolpiace sibuk beres-beres baru usai perhelatan makan siang bersama warga. Ada perbaikan rumah warga sebagai bagian dari program bedah rumah Pemerintah Desa Uraso.

Sebagian makanan masih tersisa. Ada kapurung. Makanan dari bahan sagu olahan, dimakan dengan sayur dan ikan.

“Silakan dicoba pak, mumpung masih hangat. Ini makanan khas di sini,” kata Dolpiace.

Di desa yang berada di Kecamatan Mappadeceng, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana daerah lain di Luwu Raya, kapurung jadi salah satu makanan utama. Istilah untuk pengolahan kapurung ini adalah mappugalu.

Meski tetap makan nasi, mereka setiap hari ‘wajib’ konsumsi kapurung. Setiap rumah pasti punya sagu. Selain untuk membuat kapurung, mereka juga biasa membuat kue kering yang disebut bagea. Uniknya, meski pangan utama, konsumsi kapurung tidak disebut ‘makan’ tetapi ‘minum’.

“Beda dengan orang Selatan, di sini kami tidak makan, tapi minum kapurung. Alasannya,  kalau makan kan harus dikunyah, sementara kapurung itu lebih mirip cairan, jadi seperti diminum,” kata perempuan 54 tahun ini.

Sagu sebagai bahan utama kapurung biasa mereka beli di pasar. Satu karung ukuran 25 kg dibeli seharga Rp150.000. Sekarung kecil sagu cukup untuk makan sekeluarga selama sebulan. Sagu dinilai lebih hemat dibanding beras.

Sagu jadi makanan pendamping, mungkin juga karena faktor kebiasaan.

Meski dulu di Uraso memiliki banyak pohon tanaman sagu, kini mulai berkurang. Hanya sedikit warga yang memiliki tanaman sagu. Dalam sehektar lahan mereka bisa memiliki 2-4 rumpun sagu.

Banyak yang ditebang ketika sawit masuk dibawa oleh PTPN. Sawit juga dianggap penyebab sagu tak bisa tumbuh besar.

Dolpiace termasuk warga Uraso yang berkonflik dengan PTPN XVI.  Dia generasi kedua yang tinggal dan menetap di Kampung Liku Dengeng, Dusun Kumila, Desa Uraso.

Di wilayah yang diklaim sebagai HGU PTPN XVI ini, dia sekeluarga punya sekitar tiga hektar kebun warisan orangtua.

Dia bersama sekitar 200 warga bertahan di lahan warisan itu karena menjadi satu-satunya tumpuan kehidupan mereka.

“Kalau tanah itu diambil, tak ada lagi sumber kehidupan kami, mau hidup dari mana lagi?”

Di Kampung Liku Dengeng, ada 70 rumah, meski tak semua ditinggali permanen. Sebagian warga jadikan rumah di Liku Deceng sebagai rumah kedua, datang 1-2 kali seminggu untuk berkebun. Tak ada fasilitas publik tersedia, selain keran air untuk pemenuhan air bersih kalau ada hajatan dan kegiatan warga.

Lahan di Kampung Liku Dengeng ini sudah terkelola sejak dulu. Baik di kebun di kawasan hutan maupun di pekarangan rumah. Mereka menanam beragam tanaman pangan, seperti pisang, cabai, tomat, kacang, bayam, kacang panjang, durian motong, durian lokal, kakao, merica dan belakangan ditanami jengkol.

Ada juga tanaman lokal yang disebut dengeng, tanaman liar dengan buah rasa asam yang biasa dicampur di kapurung. Dengeng banyak ditemukan di kampung ini hingga menjadi nama kampung Liku Dengeng, yang berarti tempat dengeng muncul dari pusaran air.

Sebagian warga juga tanam sawit meski tak banyak. Sebagian besar konsumsi sehari-hari dari hasil kebun.

Kini,  sebagian besar kebun ditanami jengkol karena perawatan mudah dan harga bagus di pasaran.

“Saya tanam jengkol ada setengah hektar, kalau dihitung ada 70 pohon. Biasanya panen sekali setahun pada Desember. Dari satu pohon bisa dapat delapan kg atau lebih. Hasilnya lumayan untuk biaya hidup keluarga.”

Tanam jengkol, katanya,  tidak susah, tak perlu banyak pupuk. “Panen dan jual juga gampang, ada pembeli yang datang,” kata Dolpiace.

Dari pohon durian dan pisang, dia juga bisa menambah pendapatan keluarga, termasuk dan menyekolahkan anak, meski jumlah pohon tak banyak.

“Sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari ini sudah cukuplah. Paling hanya beli ikan saja. Ini juga mau bikin kolam ikan, mungkin nanti pemerintah mau bantu kasih bibit ikan nila atau bawal,” katanya. 

Hal sama diakui Sunarti, juga warga Liku Dengeng. Perempuan 60 tahun ini punya lahan sekitar tiga hektar, terbagi rata untuk dia dan kedua anaknya. Mereka menanam beragam tanaman, paling banyak jengkol. Ada juga pisang tetapi hasil tak ‘berbagi’ dengan monyet.

Kalau dihitung,  dari jengkol lumayan dibanding tanaman lain, bahkan dengan sawit.

Akis Nuru, Ketua Serikat Tani Liku Dengeng, mengatakan, dari satu pohon bisa hasilkan 20 kg jengkol. Dia punya 100 pohon di lahan setengah hektar lebih.

“Dengan harga Rp12.000 per kg, sekali panen bisa sampai Rp20 juta lebih. Harga pernah Rp30.000 per kg. Di awal-awal panen hanya sekali setahun. Saya perhatikan kalau jengkol itu makin tua makin sering berbuah, bisa panen sampai tiga kali setahun.’

Alpius Gade, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uraso juga sama. Dia punya kebun sekitar satu hektar dan tanam jengkol. Meski andalkan jengkol, Alpius tak menolak sawit. Dia tak mempertentangkan kedua tanaman ini karena punya masa produksi berbeda.

“Kalau jengkol itu tanaman tahunan, tak seperti sawit bisa panen tiap bulan. Saya tanam dua-duanya. Untuk sawit kemarin habis replanting jadi belum ada hasil. Kalau sudah besar bisa panen tiap bulan, penghasilan bisa Rp3 juta-4 juta per bulan.”

Meski demikian, Alpius menilai jengkol tetap penting tidak hanya dari segi ekonomi juga menjaga ketersediaan air di kawasan hutan.

Jengkol versus Sawit

Jengkol mulai jadi tanaman utama di Uraso sekitar 2010. Harga lebih bagus dibanding kakao yang dulu pernah jadi primadona. Harga jual jengkol menggiurkan dan pemasaran mudah karena pengepul datang ke kampung,  membuat banyak warga tanam jengkol.

Menurut Akis, untuk jengkol perlu sekitar empat tahun setelah tanam. Pada usia lima tahun hasil akan makin banyak dan merata. Tantangan tanaman ini, katanya, saat musim ekstrem.

"Kalau kena hujan terlalu banyak panen akan sedikit. Meski terlihat banyak bunga namun jarang yang tinggal. Kalau terlalu lama panas juga tak bagus karena bunga akan kering. Tanaman ini senang musim yang sedang-sedang.”

Tanaman jengkol terdampak perubahan iklim di mana produktivitas akan berkurang seiring kondisi cuaca yang tidak menentu. Produktivitas bisa berkurang setengahnya ketika pohon gagal berbuah.

Kehadiran jengkol, kata Akis, menjadi berkah tersendiri bagi warga Uraso yang tengah berkonflik dengan PTPN XVI. Dibanding sawit, jengkol lebih menjanjikan dan bisa menjaga kelestarian hutan.

“Dari segi ekologi, jengkol juga merupakan tanaman hutan yang memiliki fungsi menahan air. Tanaman sawit meski bisa memberi hasil yang menjanjikan dan rutin per bulan namun tak ramah lingkungan karena butuh air banyak sehingga menjadi penganggu bagi tanaman lain.”

Sawit sendiri mulai masuk ke Kecamatan Mappadeceng dibawa PTPN sejak 1983. Terdiri dari kawasan inti dan plasma. Ketika sawit masuk, sebagian besar pohon durian ditebang. Begitu pun kawasan perladangan padi tergantikan sawit.

Menelisik jauh ke belakang, kehadiran sawit di Uraso berawal dengan diadakannya penataan ulang batas kawasan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1980 oleh Dinas Kehutanan untuk rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PTPN XXVIII.

Pada 8 Oktober 1982, bupati Luwu ketika itu Drs. Haji Abdullah Suara, mengeluarkan surat keputusan No. 129/II/KDL/1982 tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti dan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat untuk Kelapa Sawit Perusahaan Negara (PN) Perkebunan XXVIII di Wilayah Kabupaten Luwu sebagai upaya pembenahan lebih jauh pengadaan dan penyediaan lahan yang dibutuhkan proyek kelapa sawit PN Perkebunan XXVIII, yang perlu disukseskan. Keptusan ini kemudian menetapkan lahan untuk kebun inti seluas 11.150 hektar dan plasma seluas 21.000 hektar.

Menurut Hamsaluddin, Koordinator Divisi Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Perkumpulan Wallacea Palopo, perintisan dan penetapan TGHK ini secara sepihak ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan TGHK tersebut semua wilayah bekas perkampungan tua yang sekaligus merupakan ladang/kebun masyarakat di wilayah Kumila dan Buntu Le’pon yang sebelumnya telah ada batas/patok pemerintah Belanda kurang lebih 200 hektar di luar dari batas tersebut masuk dalam TGHK.

Wilayah tersebut mencakup wilayah Kumila yang meliputi Pa’tondokan, Pa’rambuan, To’ Baulu, Tanduk Salu, Nye’po, Kue, Tata Pollo, Pentolloan Manuk dan Benteng Toyolo serta wilayah Buntu Le’pon yang meliputi; Durian Pusuk, Garonga, Pomballik, Salu Awo, Bunuan Bosso, Ponglabo, To’ Paken, Bulelle, Salu Punti dan Parakaju.

PTPN mulai masuk untuk pengelolaan sawit pada tahun 1983 – 1984 melalui PTPN XXVIII untuk perkebunan plasma di wilayah Mappedeceng, sementara untuk wilayah Cakkaruddu dilakukan penanaman pada tahun 1986-1987. Izin HGU PTPN XXVIII sendiri baru diajukan pada tahun 1987 dan dikeluarkan pada tahun 1995 berdasarkan sertifikat hak melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional 1 November 1995 No. 67/HGU/BPN/95 dengan masa berlaku/hak selama 35 tahun atau masa akhir hak pada 24 September 2030.

Sertifikat hak ini kemudian dibukukan dan diterbitkan di Palopo pada 20 September 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Darmawidjaya, SH dengan penunjukan “Tanah Negara“. Sementara itu untuk lokasi perkebunan kelapa sawit Luwu I Afdeling Inti Mappedeceng dengan luas 2.020 Ha.

Ketika dilakukan restrukturisasi PTPN pada tahun 1995 pengelolaan HGU di Luwu diberikan kepada PTPN XIV. Di tangan PTPN XIV ini pengelolaannya dinilai tidak berjalan efektif, yang bahkan kemudian menerlantarkan lahan serta melakukan penanaman tidak sesuai dengan izinnya.

“Pada saat itu justru sebagian lahan ditanami coklat dan sebagian besar malah belum dikelola sama sekali,” ujar Hamsaluddin.

Aksi pertama kali penolakan masyarakat Uraso terhadap klaim lahan PTPN dilakukan pada tahun 1999 yang diikuti sekitar 200 orang ke Kantor DPRD Kabupaten Luwu dengan tuntutan pengembalian lahan/lokasi yang dikuasai oleh PTPN XIV Persero sebagai Kebun Inti Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng seluas 2.020 Ha.

Tuntutan pengembalian lahan/lokasi ini atas dasar bahwa lahan tersebut tidak pernah digantirugi oleh pihak perusahaan atau diambil secara paksa atas dasar bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara, padahal secara turun temurun masyarakat telah mewarisi wilayah tersebut, bahkan telah mengelola dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang berupa durian, sagu, langsat, dll.  

Dalam pertemuan yang difasilitas DPRD Luwu, pihak perusahaan berdalih telah memberi ganti rugi tanaman pada lahan/lokasi tersebut yang kemudian tak bisa dibuktikan. Sebuah tim yang dibentuk DPRD tidak berjalan sesuai harapan. Janji mereka untuk melakukan mediasi dan berkunjung ke lokasi sesuai yang dijanjikan tak pernah terealisasi.

Tanpa ada kejelasan atas tuntutan mereka, pada tahun 2000 sebanyak 200 kepala keluarga Desa Uraso kemudian melakukan aksi pendudukan lahan atau reklaiming dengan melakukan penanaman untuk program KUT di lokasi Inti Perkebunan Sawit kurang lebih seluas 500 hektar. Lokasi yang direklaiming oleh masyarakat berada di luar kawasan berdasarkan TGHK yang telah ditetapkan tahun 1980 yang sebelumnya merupakan lahan berupa kebun/ladang dan pemukiman tua masyarakat kampung baru.

Lokasi ini pun sejak diterbitkannya sertifikat HGU tidak pernah diolah atau ditanami kelapa sawit oleh PTPN XXVIII maupun PTPN XIV, akan tetapi sebahagian lokasi tersebut justru ditanami coklat bersamaan dengan diterbitkannya Sertifikat HGU sejak tahun 1996.

Upaya mediasi kemudian dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah daerah Luwu Utara dan sejumlah NGO, seperti Yayasan Bumi Sawergading (YBS), Perkumpulan Wallacea dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Salah satu bentuk pendampingan berupa pembuatan peta yang di dalamnya terdapat pembagian persil-persil lahan seluas total sekitar 440 hektar, berupa distribusi lahan sekitar 2 hektar untuk setiap kepala keluarga by name bay address.

Di tengah upaya mediasi ini, reklaiming masih terus berlangsung dengan dalih warga bahwa hanya lahan itu yang menjadi tumpuan hidup mereka. Di lahan reklaiming tersebut, warga kemudian lebih banyak menanam jengkol dan sejumlah tanaman pangan lain.

Menurut Akis, tanaman sawit memang sempat menjadi pilihan tanaman yang akan dikembangkan karena harga bagus dan bisa panen setiap bulan, namun ia tak menyarankannya dengan sejumlah pertimbangan.

Pertama, untuk menanam sawit butuh modal yang besar. Jika tak punya modal besar maka kemampuan warga untuk memelihara kebun hanya untuk 1 hektar saja. Itu pun tak maksimal.

“Kita hitung saja, dengan harga bibit Rp60 ribu per pohon, ditambah biaya pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan. Pemeliharaan sawit itu tidak sama dengan tanaman lain. Kalau tidak pakai racun rumput dan pupuk kimia tidak tumbuh maksimal. Ini kalau dikalkulasi maka biayanya besar. Kalau punya sawit di atas 5 hektar mungkin lumayan, tapi kalau hanya 1-2 hektar saja maka itu setengah mati.”

Kedua, sawit rakus air, yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain sekitar. Buktinya pada tanaman durian di Liku Dengeng yang dulunya besar-besar kini banyak yang mati.

“Ini bisa dibuktikan di daerah sini, waktu buka sawit kan tanaman durian itu kan tetap dipertahankan, jadi tidak ditebang namun ditanami sawit di sekelingnya. Sekitar 15 tahun kemudian durian-durian tersebut karena kalah bersaing air dari sawit, hingga kemudian tidak ada durian yang bertahan.”

Hal yang sama dialami tanaman sagu. Sebelum datangnya sawit, tumbuhnya bisa mencapai 15 meter dengan diameter sebesar drum, namun sekarang kondisinya kerdil karena kalah bersaing air dengan sawit.

“Untuk itu kami yang tergabung di Serikat Tani Liku Dengeng tidak rekomendasi sawit. Ini juga dalam rangka untuk menjaga ekosistem yang ada termasuk menjaga sumber air, menjaga ekologi yang ada, karena kalau sampai ke hulu orang tanam sawit maka air akan terganggu dan dipastikan akan ada dampak yang ditimbulkan.”

Kehadiran sawit juga berdampak pada hilangnya padi ladang yang dulu banyak diusahakan warga.

“Dulu banyak juga padi ladang di sekitar sini dengan beragam varietas lokal. Tapi sekarang tak ada lagi, seperti halnya sungai-sungai yang mulai menurun volume airnya. Kalau tak ada udang yang bisa dibeli di pasar maka bisa dipastikan warga sini tak pernah lagi makan udang, padahal dulunya banyak di sungai-sungai.”

Dilema Sagu

Sagu mulai ditanam di Uraso seratusan tahun silam. Konon, awalnya dibawa warga setempat yang bermukim di pegunungan bernama Tawang, lalu berpindah ke Buntu Lepong Kumila, salah satu pemukiman warga sekarang.

“Sagu di sini itu tidak tumbuh liar, tapi ditanam. Bibit dari luar. Dulu,  orang tua kita turun mencari sagu di pesisir. Kita bayangkan cerita orang tua turun dari gunung pergi ambil sagu ke pesisir, dua bulan baru sampai di atas kembali. Mereka pergi menokok sagu setelah pulang bawa bibitnya untuk ditanam,” kata Akis.

Sekarang, kata Akis,  pengembangan sagu susah karena dianggap tak ekonomis lagi dan perlu lahan khusus di pesisir atau lahan basah. Sedang sebagian lahan basah berupa rawa-rawa di Uraso sudah hilang untuk kolam ikan.  

Akis berupaya tetap mempertahankan sagu sebanyak sembilan rumpun, yang ditanam sejak 1991. Sejak ditanam, baru satu induk ditebang. Orang tuanya punya puluhan rumpun di beberapa tempat.

“Kami dulu tanam sagu untuk ketahanan pangan. Kami dengar-dengar ini untuk ketahanan pangan. Dibanding padi, sagu lebih bagus untuk ketahanan pangan.”

Pada musim kemarau panjang,  padi susah tumbuh hingga tak cocok untuk persediaan pangan. “Sagu tak terdampak jika kemarau panjang, tidak akan mati. Bisa tahan meski kemarau dua tahun. Kalau tanaman lain mana bisa.”

Akis khawatir juga sagu mulai berkurang padahal penting sebagai ketahanan pangan menghadapi kondisi krisis.

Dia bilang, dilema karena sagu bisa jadi strategi pemenuhan pangan jangka panjang, namun sisi lain terbentur pada pragmatisme pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

“Hanya beberapa orang saja yang menyadari itu, karena generasi sekarang tidak berpikir soal adakah bahaya akan datang, seperti kemarau panjang. Ini tidak terlintas di pikiran generasi sekarang, yang penting punya uang hingga bisa beli semua,” katanya.

Sagu, katanya, bisa jadi investasi bagi anak cucu. Satu batang sagu bisa hasilkan sampai 500 kg dengan harga pasaran bagus, apalagi dalam kondisi kering.

“Memang sulit didorong untuk penanaman kembali karena sebagian warga lebih memilih tanam komoditi cepat berbuah dan hasil besar. Sagu butuh 15-20 tahun. Meski banyak dorongan dari pemerintah namun tetap sulit diupayakan oleh sebagian besar warga.” (*)

Penulis: Wahyu Chandra

#Desa Uraso #Pemkab Luwu Utara #Tanaman pangan