MAKASSAR, BUKAMATA - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, melaporkan, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sulsel mulai melandai.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman pada Rapat Koordinasi Progres Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak, Selasa 11 Oktober 2022.
Rapat Koordinasi virtual ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 11 Oktober 2022.
Di kesempatan itu, turut hadir mendampingi Gubernur, yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sulsel Nurlina Saking.
"Kami melaporkan, alhamdulillah ada perkembangan baik, kasus PMK di Sulsel melandai," ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari arahan Menko Marves, beserta jajaran Menteri terkait dalam penanganan PMK.
Pemprov Sulsel bersama TNI/Polri akan melakukan strategi dalam mendorong percepatan vaksinasi.
"Kami akan kebut vaksinasi bagi hewan ternak di Sulsel. Kita juga melibatkan teman-teman dari TNI-Polri untuk terlibat dan akan diberikan pelatihan bagi TNI-Polri untuk menjadi vaksinator," jelasnya.
Per tanggal 10 Oktober 2022, kasus PMK sebanyak mencapai 8.717 ternak, namun telah mengalami kesembuhan sebanyak 3.794, 623 telah dipotong bersyarat, 107 mati, jadi tersisa kasus sebanyak 4.193 yang perlu segera ditindaklanjuti untuk menuju zero case PMK di Sulsel.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menginstruksikan agar mendorong percepatan vaksinasi bagi hewan ternak. (*)
BERITA TERKAIT
-
TP PKK Sulsel Gelar Rakor, Bahas Program Pokok dan Persiapan Agenda Nasional 2026
-
Gubernur Andi Sudirman Buka Musrenbang RPJMD Sulsel 2025–2029, Fokus Infrastruktur dan Kesejahteraan
-
TP PKK Sulsel Turun ke Sekolah, Edukasi Remaja Soal Risiko Sosial
-
Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Ponpes Takalar, Pemprov Sulsel Pastikan Pendampingan dan Perlindungan Korban
-
KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan di Sulsel, Dorong Integrasi dan Kepastian Hukum