Tandatangani Nota Kesepahaman APBD Perubahan TA 2022, Dewan Soroti Dua SKPD Ini

MAKASSAR, BUKAMATA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna keempat masa persidangan pertama tahun sidang 2022/2023, Senin, (19/9/2022).

Dalam Rapat tersebut DPRD Kota Makassar melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2022,

Juru Bicara Banggar Mario David mengatakan, pada tahun ini ada banyak OPD yang melakukan pergeseran anggaran dengan memangkas anggaran belanjanya. Utamanya OPD yang menangani pekerjaan fisik.

OPD yang paling banyak mengalami pergeseran di Dinas Perkerjaan Umum (PU) Makassar. Diketahui, pagu anggaran Dinas PU pada pokok 2023 mencapai Rp899,2 miliar.

"Dinas PU ini dikurangi lebih Rp261 Milyar karena tidak punya perencanaan yang baik," ucapnya.

Selain PU, OPD yang mengalami pergeseran di perubahan yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peradangan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan UMKM Koperasi juga.

"Kalau PU jalan, jembatan. Kemudian Dinas perdagangan terkait pasar. Dispora terkait revitalisasi karebosi dan kawasan olahraga yang ada di Untia. Dinas Pendidikan itu sekolah-sekolah rehabilitasi sekolah. Terakhir Dinas Kesehatan terkait RS Rujukan Ujung Pandang termasuk RS Batua, kan belum ada semua perencanaannya" ucapnya.

Menurut legislator NasDem ini, ada dua peyebab OPD tersebut dipangkas anggaran belanjanya, karena kurangnya perencanaan yang matang di Dinas PU dan alas hak atas kepemilikan aset-aset Pemkot tak tertangani dengan baik.

Sehingga Dinas Pertanahan diminta untuk serius mengurusi aset milik pemerintah kota. Sehingga tidak ada lagi hambatan berjalannya program fisik.

"Kalau PU jalan, jembatan. Kemudian Dinas perdagangan terkait pasar. Dispora terkait revitalisasi karebosi dan kawasan olahraga yang ada di Untia. Dinas Pendidikan itu sekolah-sekolah rehabilitasi sekolah. Terakhir Dinas Kesehatan terkait RS Rujukan Ujung Pandang termasuk RS Batua, kan belum ada semua perencanaannya" ucapnya.

"Inikan bentuk kehati-hatian rekomendasi dari APH, BPK dan kejaksaan supaya tidak ada mal administrasi yang mengakibatkan banyaknya OPD kita yang terperiksa itu yang kita harus pahami," ucap Mario.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memberikan atensi kepada seluruh OPD untuk memprioritaskan program-program stategis pemerintah kota.

"Bagi saya dinamika Dewan itu harus kita hargai. Sehingga mau dipangkas mau di kurasi mau diapa itu haknya Dewan. Jadi seperti itu," pungkas orang nomor satu Makassar ini.