Dewan Pangkas Anggaran 6 SKPD, Dana Rp300 M Jadi Silpa

MAKASSAR,BUKAMATA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memangkas anggaran Dinas Pekerjaan Umum atau PU Makassar dalam APBD Perubahan 2022.

Selain Dinas PU, lima OPD lain yang dipangkas diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas UMKM dan Koperasi dan Dinas Perdagangan.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan sekitar Rp300an Miliar anggaran yang dipangkas yang otomatis jadi Silpa.

Namun, OPD paling banyak dikurangi anggarannya di Dinas PU. Dari Rp899,2 miliar di APBD pokok menjadi Rp638 miliar atau berkurang Rp261 miliar di APBD Perubahan.

“Dari semua OPD memang dinas PU paling banyak mengalami pergeseran anggaran, karena disana banyak proyek fisik,” ucap Mario David saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (19/9/2022).

Ada dua masalah kata legislator NasDem Makassar tersebut. Pertama karena perencaan yang kurang mantap. Kedua alas hak masih bermasalah sehingga menghambat berjalannya program.

"Banyak SKPD yang punya anggaran fisik tapi tidak ada perencanaannya," tandasnya.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menghargai keputusan DPRD yang telah melalui rangkaian proses pembahasan APBD Perubahan.

"Dinamika dewan itu harus kita hargai, sehingga mau dipangkas, mau dikurasi, itu haknya dewan," kata Danny-sapaannya.

Orang nomor satu Makassar ini juga tak mau berkomentar terkait banyaknya anggaran di Dinas PU yang dipangkas.

"Tanya PU atau tanya teman-teman di Dewan, saya kira mereka lebih paham. Atensi saya adalah melaksanakan program-program strategis," tandas Wali Kota Makassar dua periode ini.

Sementara OPD lainnya seperti, Dinas Pemuda dan Olahraga tidak bisa menjalankan program pembangunan sirkuit Untia, revitalisasi karebosi hingga pembangunan Makassar Cor Area (Macca).

Dinas Kesehatan karena tak bisa menjalankan program pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua. Kemudian Dinas Pendidikan tak sanggup menyelesaikan program perbaikan sekolah hingga pembangunan sekolah terintegrasi. Disusul Dinas Perdagangan yang belum bisa merealisasikan pembangunan beberapa pasar di Makassar