Buntut Pemecatan Fadel Muhammad, Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti Digugat 200 Miliar

BUKAMATA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD-RI), La Nyalla Mattalitti digugat Rp200 Miliar sebagai buntut pemecatan Fadel Muhammad jadi Wakil Ketua MPR Agustus Lalu.

Tim kuasa hukum Fadel Muhammad, Amin Fahrudin mengaku telah melayangkan gugatan tersebut ke Mahkamah Agung pada Senin (5/9) lalu.

La Nyalla digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum lewat pencopotan Fadel sebagai pimpinan MPR."Perlu kami jelaskan bahwa kami pada tanggal 5 september telah mengajukan gugatan melawan hukum ke MA, dan sudah diregister," kata Amin, Jumat (9/9/2022).

Dia mengatakan gugatan kliennya terhadap La Nyalla mencakup gugatan materil dan immateril. Menurut Amin, keputusan La Nyalla mencopot Fadel telah menyebabkan kerugian materil kliennya hingga sekitar Rp998 juta.

Jumlah itu dihitung berdasarkan jumlah yang yang diperoleh Fadel selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024.

Sedangkan secara immateril, La Nyalla digugat hingga Rp200 miliar. Jumlah itu dibebankan kepada tiga pihak. Masing-masing Rp190 miliar kepada La Nyalla dan Rp10 miliar kepada tergugat II dan III.

"Kami juga menggugat imateril sejumlah Rp200 miliar, ini ditanggung secara tanggung renteng oleh tergugat I yaitu La Nyalla sejumlah Rp190 miliar, kemudian tergugat II Rp5 miliar, dan tergugat III Rp5 miliar," kata Amin.

Amin tak menjelaskan secara rinci pihak tergugat II dan III. Amin menilai pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR tidak sah dan inkonstitusional. Menurutnya, pencopotan itu tak memenuhi syarat sesuai tata tertib DPD.

Dia menyebut Fadel tak pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD atas persoalan apapun. Dia menyebut pencopotan kliennya salam sidang Paripurna DPD pertengahan Agustus lalu dilakukan secara mendadak.

Bahkan, Amin menyebut La Nyalla menyelipkan agenda pencopotan Fadel dalam Paripurna itu secara mendadak.

"Nah klien kami tidak pernah diadukan bahkan disanksi, tiba-tiba sidang Paripurna membuat keputusan untuk memberhentikan klien kami sebagai Wakil Ketua MPR. Ini perbuatan melawan hukum," katanya.