PAREPARE, BUKAMATA - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar Workshop Kesejahteraan Rakyat "Percepatan Penurunan Stunting Menuju Zero Stunting 2030," yang dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari, Selasa, 6 September 2022.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Parepare, Wahyuni Chalik, menyampaikan, peserta yang dilibatkan diantaranya petugas stunting di tiap kelurahan, pengurus TP PKK mewakili masing-masing dari tiap kecamatan, pengurus TP PKK remaja, kepala puskesmas, perwakilan tenaga pendidik, serta kader pembangunan manusia di tiap kelurahan.
Sementara, narasumber yang hadir membawakan materinya yaitu, Tenaga Ahli Planning dan Budgeting Iney Region 5 Bina Bangda Kemendagri, dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan juga Ketua Tim Penggerak PPK Kota Parepare Erna Rasyid Taufan.
Wahyuni juga menyampaikan, saat ini angka stunting di Kota Parepare untuk tingkat Sulsel berada diangka 24 persen. Dia berharap, melalui kegiatan workshop itu angka stunting di Kota Parepare dapat menjadi zero atau nol kasus.
Sementara, Ketua TP PKK Kota Parepare, Erna Rasyid Taufan yang diamanahkan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan itu mengungkapkan sejumlah program yang dilakukan oleh TP PKK Kota Parepare dalam menuju zero stunting.
"Kita bergerak masif, mulai TP PKK kota, kecamatan, hinggu ibu-ibu kelurahan. Kita jadwalkan secara berkala turun memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil, balita, hingga gencar melakukan penyuluhan-penyuluhan pencegahan stunting fisik ini. Dan terpenting juga, jangan pernah lupa, selain stunting fisik, stunting rohani juga harus kita cegah karena itu adalah penyakit paling berbahaya yang menyerang segala usia," paparnya.
Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, juga siap mendukung penuh program dan inovasi jajaran SKPD, kecamatan dan kelurahan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
"Penurunan stunting sudah menjadi program nasional dan instruksi langsung Bapak Presiden. Pemerintah Kota Parepare tentunya mendukung penuh program itu dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting di Sulsel khususnya di Kota Parepare," pungkasnya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Parepare Harap DMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
2.000 Guru di Parepare Gagal Dapat Tunjangan Pemerintah Pusat
-
Pemkot Parepare Klarifikasi Polemik Anggaran Toilet Sekolah: Nilai Kontrak Bukan Pembayaran Final
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
Raker Komisi II DPR RI-Mendagri, Taufan Pawe: Penurunan Transfer Keuangan Daerah Bukan Musibah, Tapi Tantangan untuk Inovasi