Pemerintah Plinplan Soal Kenaikan BBM, Pengamat Kawatir Psikologis Masyarakat Terganggu

BUKAMATA - Pemerintah nampak cenderung melakukan tarik ulur menyoal penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. 

Pemerintah sebelumnya dikabarkan bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar, pada 1 September untuk menekan subsidi yang semakin membengkak. 

Namun, rencana itu urung dilakukan padahal sudah sempat membuat gaduh masyarakat dengan terjadinya panick buying. Realitasnya, pemerintah justru menurunkan BBM non subsidi.

Sikap plinplan Pemerintah tersebut mengundang perhatian ekonom senior Ryan Kiryanto. 

Dikutip dari Kontanid, Ryan menilai, sebetulnya tidak masalah jika pemerintah ingin menaikkan BBM. Tetapi ia meminta agar kenaikan itu dilakukan sewaktu saja, tidak berkali-kali seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah.

Mewacanakan kenaikan BBM berkali-kali, apalagi tidak ada kepastian kapan tepatnya rencana itu direalisasikan, justru akan menimbulkan ketakutan di masyarakat sehingga menyebabkan panic buying.

"Ketika akan naik, kita bicara mengenai penetapan waktu, efek psikologisnya ini saya agak khawatir. Ini kan pemahaman masyarakat awam kalau dengar kata akan naik itu dipersepsikan naik." kata Ryan Kiryanto dalam sebuah webinar, Kamis (1/9).

Meski begitu, dia meyakini pemerintah sudah punya hitung-hitungan yang tepat untuk kenaikan harga BBM tersebut.

Ia menambahkan naiknya harga-harga komoditas saat ini dikarenakan adanya persepsi yang terbentuk di pasar akibat kabar kenaikan harga BBM bersubsidi. Sehingga ada efek menjalar.

Ryan berharap kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai, atau BLT kepada masyarakat miskin dapat menjadi bemper untuk mencegah pelambatan ekonomi.

"Kalau pun ada tekanan ke PDB tidak terlalu besar karena kelas menengah ada, termasuk orang-orang kaya masih bisa menahan perlambatan ekonomi. Indonesia masih punya daya beli yang kuat," katanya.