PAREPARE, BUKAMATA - Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi penilaian Bhumandala Award 2022. Ajang ini merupakan sebuah penghargaan nasional untuk Simpul Jaringan Terbaik.
Persiapan penilaian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Geospasial Daerah (SJIGD) yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Parepare, Kamis (25/8/2022).
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun mewakili Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha, yang diikuti oleh SKPD terkait yang memanfaatkan Teknologi Informasi Geospasial.
"Jadi rapat koordinasi ini membahas pengembangan SJIGD dan persiapan mengikuti Bhumandala Award 2022 tingkat nasional. Karena penilaian direncanakan bulan Oktober dan penyiapan data sampai minggu kedua September," ungkap Zulkarnaen.
Terkait perkembangan Teknologi Informasi Geospasial di Parepare, Bappeda dan Dinas Kominfo adalah pengelola data, sementara SKPD lainnya menjadi produsen data.
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
Sesuai Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang JIGN, pelaksana JIGN adalah Simpul Jaringan pemerintah baik di Kementerian, Lembaga, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (K/L/P).
Penganugerahan penghargaan simpul jaringan atau Bhumandala Award merupakan bentuk apresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.
BERITA TERKAIT
-
Raker Komisi II DPR RI-Mendagri, Taufan Pawe: Penurunan Transfer Keuangan Daerah Bukan Musibah, Tapi Tantangan untuk Inovasi
-
Pertemuan Taufan Pawe dan Bahlil Lahadalia Picu Spekulasi Jelang Musda Golkar Sulsel
-
Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK
-
Mesin Politik Golkar Sulsel Dinilai Kurang Optimal, Nurdin Halid Desak Perbaikan
-
HUT IMDI, Cawagub Sulsel Azhar Arsyad Ingin Kader Beri Kontribusi ke Warga