Polemik Subsidi BBM, Kebijakannya Bak Makan Buah Simalakama

BUKAMATA - Polemik terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia menjerat pemerintah dan masyarakat. Kondisinya bagaikan makan buah simalaka. Maju kena mundur kena. 

Tidak ada pilihan yang menyenangkan bagi masyarakat maupun pemerintah. Seluruh opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah membawa dampak buruk masing-masing. 

Hal tersebut di sampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat Badan Anggaran, Selasa (23/8/2022).

Ani, sapaan akrabnya mengungkapkan ada tiga pilihan yang tengah dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan nasib harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar.

"Sesuai yang disampaikan ke presiden saya menghitung. Berbagai hal kemudian muncul, mengenai apakah volumenya harus dikendalikan dan sebagainya. Ada tiga pemikiran yang kita bahas," ujarnya dikutip dari CNNIndonesia. 

Pertama, pilihan menaikkan anggaran subsidi sekitar Rp198 triliun, sehingga yang saat ini sebesar Rp502 triliun akan menjadi Rp700 triliunan. Untuk hal ini kondisi APBN dipertimbangkan dengan sangat matang. 

Kedua, mengendalikan volume melalui pembatasan pembelian. Dengan demikian, hal yang bisa menikmati BBM subsidinya nantinya hanya masyarakat yang berhak.

Ketiga, menaikkan harga BBM. Ini menjadi opsi terakhir yang sedang dihitung pemerintah akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Tiga-tiganya sama sekali nggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini para menteri terkait terus melakukan koordinasi dan perhitungan di antara pilihan yang ada. Saat nantinya pilihan ditentukan, tidak menimbulkan kontra di masyarakat.

"Jadi apapun keputusan, nanti pasti akan disampaikan. Soalnya kalau hitungannya belum selesai dan sudah disampaikan jadi tak baik," pungkasnya.