Mengenal 4 Sosok Kader PDIP yang Disebut Calon Kuat Pengisi Posisi Menpan RB

BUKAMATA - Calon pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pengganti Tjahjo Kumolo mulai mengerucut. Jatah kursi Menpan RB dipastikan menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Nama-nama kader PDIP yang bakal diplot menjadi Menpan RB telah didiskusikan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kabarnya, Menpan RB baru akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat ini akan segera dibahas. Tapi nama-namanya sudah ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (8/8/2022).

Sejumlah nama kader PDIP dikabarkan sebagai calon kuat Menpan RB sudah disiapkan Megawati. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Anggota DPR Junimart Girsang.

"Nama Olly sebenarnya sudah masuk sejak Desember 2021," kata sumber di internal koalisi Jokowi dikutip dari merdekadotcom. 

Junimart pernah disebut-sebut bakal masuk kabinet dikabarkan menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu pula dengan Olly yang sempat digadang-gadang mengisi pos Menteri Sosial. Namun dia tolak. Kini namanya kembali disebut masuk bursa menteri Jokowi.

Masuknya nama Olly menjadi kandidat Menpan RB pernah disebut Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat. Selain Olly, Djarot menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ahmad Basarah. Meski begitu, keputusan akhir pengganti Tjahjo Kumolo ada di tangan Megawati.

Sumber merdeka.com di lingkungan Istana mengatakan satu nama baru yang dipertimbangkan dengan matang oleh Megawati dan Jokowi. Dia adalah Ahmad Basarah. Ahmad Basarah kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

"Infonya Wakil Ketua MPR dari PDIP masuk bursa," ungkap sumber tersebut.

Berikut profil kader PDIP calon Menpan RB:

1. Olly Dondokambey

Olly Dondokambey merupakan politisi senior PDIP. Pria kelahiran Manado, 18 November 1961 ini punya sederet pengalaman di pemerintahan dan legislatif.

Olly kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Sulawesi Utara. Dia dipercaya menjadi Gubernur Sulut dua periode sejak 2016 lalu.

Selain di pemerintahan, Olly pernah duduk sebagai anggota DPR. Karirnya di DPR dimulai saat periode 2004-2009. Saat itu dia dipercaya menjadi anggota Komisi XI. Satu tahun menjadi anggota dewan, ia dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi XI.

Tahun 2009, dia kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat untuk periode 2009-2014. Dia kembali lolos ke Senayan. Pada periode tersebut, Olly ditugaskan di Komisi XI dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran. Olly kembali terpilih menjadi wakil rakyat periode 2014-2019.

Karir moncernya dilirik PDIP. PDIP mempercayakan posisi Bendahara Fraksi PDI Perjuangan sejak tahun 2009. Setahun kemudian, dia malah diberi jabatan strategis, sebagai Bendahara Umum DPP PDIP. Jabatan itu tetap diembannya sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Olly juga terpilih menjadi Ketua DPD I PDIP Sulut sejak tahun 2012. Olly kembali terpilih menakhodai PDIP Sulut untuk periode 2015-2020.

2. Ahmad Basarah

Satu senior PDIP yang kabarnya jadi kandidat kuat Menpan RB adalah Ahmad Basarah. Dia mengawali karir sebagai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan melalui pergantian antar waktu (PAW) tahun 1999-2004.

Dikutip dari laman dpr.go.id, Dia kembali terpilih menjadi anggota DPR/MPR RI periode kedua dan ketiga pada 2009-2014 dan 2014-2019. Pada periode ketiganya di DPR, Megawati menunjuk Basarah menjadi Ketua Fraksi MPR RI.

Selama di DPR, pria kelahiran Jakarta 16 Juni 1968 ini pernah duduk di berbagai AKD. Mulai dari Komisi I, Komisi III hingga Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI.

Aktivis GMNI ini juga aktif di dunia akademisi. Basarah tercatat sebagai Dosen Pascaserjana Universitas Muhammadiyah hingga sekarang.

Kiprah di partai berlambang banteng juga tergolong cemerlang. Basarah pernah ditunjuk sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Partai, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015 dan 2015-2019. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri.

3. Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo mengawali perjalanannya di PDIP dari simpatisan. Pada 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Kala itu, Ganjar ikut mendukung Megawati.

Pada 2004, Ganjar terpilih sebagai anggota DPR lewat PDIP. Alumunus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini akhirnya duduk di kursi legislatif untuk periode 2004-2019.

Dia masuk jajaran anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Di periode pertama, Ganjar sempat menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Di periode berikutnya, Ganjar kembali terpilih sebagai anggota DPR. Namun, dia tak lagi berada di Komisi IV. Melainkan masuk ke Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ganjar menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.

Pada periode kedua, Ganjar juga pernah terlibat sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Century. Sebelum masa kerjanya berakhir di DPR, Ganjar mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko, diusung PDIP. Saat itu, tepat tahun 2013. Nasib baik berpihak pada Ganjar, dia terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Pada 2018, Ganjar kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah. Namun, kali ini dia berpasangan dengan putra kiai KH Maimoen Zubair, Taj Yasin. Saat itu, Ganjar dan Taj Yasin melawan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung Gerindra dan PKB. Hasilnya, Ganjar dan Taj Yasin unggul dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Junimart Girsange sebelum menjadi politisi, Junimart Girsang merupakan seorang pengacara. Pada 2014, Junimart mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dia kemudian terpilih untuk periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Sumut III.

Di DPR, Junimart duduk di Komisi III yang membidang menangani Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, pada 3 Juni 1963 ini juga menjadi wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).