Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Kamis, 21 Juli 2022 20:24

Rudy Pieter Goni
Rudy Pieter Goni

Soal Gagalnya Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, RPG Minta Gubernur Evaluasi Tim Anggaran

Hal yang tidak diantisipasi adalah soal penandatangan yang seperti diketahui saat ini Gubernur Sulsel sementara menjalankan ibadah. Sehingga tentu didelegasikan ke Pak Sekda, tapi hanya tugas rutin saja. Sementara sekelas APBD, jelas peraturan dan ketentuannya.

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota DPRD Sulsel, Rudy P Goni, angkat bicara menyikapi gagalnya Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD Sulsel Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan kemarin, Rabu, 20 Juli 2022. Iapun meminta agar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengevaluasi tim anggarannya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel ini, mengungkapkan, tidak bertemunya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebenarnya bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya. Sayangnya, tim anggarannya tidak cermat, dan menyia-nyiakan rapat-rapat pembahasan selama ini yang dilakukan legislatif dan eksekutif selama berhari-hari. Bahkan sudah sampai pandangan Komisi, sikap Banggar, Rapat Pimpinan, dan memasuki Paripurna.

"Hal yang tidak diantisipasi adalah soal penandatangan yang seperti diketahui saat ini Gubernur Sulsel sementara menjalankan ibadah. Sehingga tentu didelegasikan ke Pak Sekda, tapi hanya tugas rutin saja. Sementara sekelas APBD, jelas peraturan dan ketentuannya," terangnya.

Dengan tegas, Rudy meminta Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk mengubah tim anggarannya, mencermati ketidakberhasilan penandatangan tersebut.

"Mereka gagal bahkan blunder, menganggap remeh peraturan. Mungkin menganggap cukup Peraturan Kepala Daerah saja, tidak menjaga dan melindungi Pak Andi Sudirman," sesalnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur, menjelaskan, dalam proses pembahasan Ranperda tersebut, pejabat definitif Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman berhalangan hadir dengan alasan sementara cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Dimana cuti tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila kepala daerah sedang berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

"Hal tersebut sejalan dengan surat Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur. Ini juga berarti bahwa selama pejabat definitif menjalankan cuti, maka jabatan Gubernur Sulawesi Selatan diisi oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Gubernur, dengan kata lain posisi Sekretaris Daerah tersebut merupakan atribusi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelasnya.

Mengenai apakah Pelaksana Harian Gubernur dapat menandatangani persetujuan bersama Ranperda, hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Namun, mengenai surat pemberian mandat dari pejabat definitif Gubernur Sulawesi Selatan kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani persetujuan bersama Ranperda, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena Gubernur Sulsel sedang menjalani cuti.

Selain itu, penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sesungguhnya dapat dilakukan oleh pelaksana harian Gubernur. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa penandatanganan persetujuan bersama Ranperda dimaksud merupakan tindakan strategis, tetapi tidak berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Marwan juga mengatakan bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akan disusun dan ditetapkan dalam bentuk Perkada (Pergub) berdasarkan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dimana nanti dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah tetap akan melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri", pungkasnya. (*)

#PDIP Sulsel #Rudy Pieter Goni #DPRD Sulsel #Paripurna gagal