Kementan Pastikan Ketahanan Pangan Kawasan Pulau Buton Aman dan Bebas PMK

BAUBAU, BUKAMATA - Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) memastikan bahwa kebutuhan bahan pokok di wilayah Buton dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, sapi hewan ternak yang berasal dari wilayah tersebut juga dalam kondisi bebas PMK.

Irjen Kementan, Jan Maringka, mengatakan, selama ini pengawasan yang dilakukan berjalan dengan ketat serta melibatkan aparat penegak hukum (APH) lainya baik dari Polri, Kejaksaan, BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurut Jan, kolaborasi tersebut berjalan dengan baik serta mampu mendukung kekuatan pangan nasional.

"Saya sudah melihat, jadi saya yakin pangan di Buton aman dan hewan ternaknya bebas PMK (penyakit mulut dan kuku)," kata Jan saat membuka Dialog Jaga Pangan, di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Jumat, 15 Juli 2022.

Jan mengatakan, sektor pertanian selama ini terbukti mampu bertahan dari berbagai jurang resesi global. Sebaliknya, pertanian bertumbuh pesat meski di banyak negara dilanda pandemi Covid 19.

"Tapi saya yakin dengan bersinergi, maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik. Demikian pula pengembangan ternak di wilayah Sultra harus meningkat," katanya.

Perlu diketahui, kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kota Baubau, Kepala Kejari Kota Baubau, Bupati Buton, Kejari Buton, Dandim, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Balai Karantina Kelas II Kendari, dan Kelompok Tani Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Bulteng.

Sebelumnya, Jan berkesempatan mengunjungi pabrik pakan yang terletak di Desa Kampeonaho. Berdasarkan informasi, pabrik tersebut mampu memproduksi 6.600 ton jagung per tiga bulannya, yang diolah menjadi pakan ternak dan sentral produksi pakan yang banyak digunakan para peternak di Sulawesi Tenggara.

"Disini saya juga melihat potensi tanaman pala yang berada di Baubau sangat besar. Ini dapat kita dorong bersama agar pala Baubau nantinya dapat diekspor," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong agar semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Ini penting dilakukan mengingat Indonesia sukses mempertahankan kebijakannya untuk tidak impor beras selama tiga tahun berturut-turut.

"Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyakit PMK bersama-sama," katanya. (*)