Kabur ke Papua Nugini, KPK Gagal Jemput Paksa Bupati Mamberamo Tengah

BUKAMATA - Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah berupaya melakukan jemput paksa Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) di Papua.

Tersangka kasus dugaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua itu diduga kabur ke negara tetangga yakni Papua Nugini.

"Benar, KPK selanjutnya berupaya melakukan jemput paksa kepada tersangka dimaksud di wilayah Papua namun tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri , Sabtu (16/7/2022).

Ricky Ham mangkir hingga dua kali. Adapun Ricky Ham tidak memberikan alasan kepada penyidik mengenai alasan tidak penuhi panggilan dalam proses penyidikan kasus ini.

Sebenarnya, KPK belum menetapkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Namun, ada informasikalau status Ricky Ham sudah menjadi tersangka.

"Oleh karenanya, kami mengimbau pada pihak dimaksud untuk kooperatif mengikuti proses hukum yang berlaku dengan memenuhi panggilan tim penyidik," ucapnya.

Lebih lanjut, Ali meminta kepada masyarakat yang mengetahui informasi sekecil apapun terkait keberadaan Ricky Ham agar dapat menyampaikan kepada aparat penegak hukum maupun melakukan penangkapan.

"Sehingga siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang," tuturnya.

Diketahui, tim penyidik sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Ricky Ham. Namun, tidak diacuhkan oleh yang bersangkutan tanpa memberikan keterangan ketidakhadiran untuk diperiksa oleh penyidik.

"Tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa dasar argumentasi hukum yang sah dan tim penyidik menilai hal ini bentuk tindakan tidak kooperatif," ujar Ali

Pemanggilan kedua KPK kepada Ricky Ham itu dilakukan pada Kamis (14/7/2022) lalu. Lagi-lagi yang bersangkutan tidak menunjukkan batang hidungnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

"Menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap salah satu kepala daerah di wilayah Provinsi Papua yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk hadir di gedung Merah Putih KPK di Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, KPK sudah menyita sejumlah barang bukti sejumlah dokumen hingga catatan transaksi uang serta alat elektronik.