Hikmah
Hikmah

Kamis, 14 Juli 2022 08:15

Dewan Soroti Anggaran Longwis yang Capai Rp170 M

Dewan Soroti Anggaran Longwis yang Capai Rp170 M

"Kita perlu pertanyakan anggaran sebesar itu (Rp170 miliar) untuk lorong wisata, itu untuk apa?," tanya Ketua DPC Demokrat kota Makassar itu, usai istirahat monitoring dan evaluasi OPD, di DPRD Makassar, Rabu (13/7/2022).

MAKASSAR,BUKAMATA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti Pemerintah Kota Makassar. Hal ini terkait pwengagaran Rp170 miliar untuk pengembangan lorong wisata atau (Longwis) yang merupakan program andalan Pemkot di kota ini.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengaku kaget mendengar duit miliaran itu hanya untuk Longwis.

Anggaran, itu kata ARA terbilang fantastis itu bersumber dari 36 Dinas dan Badan, serta 15 Kecamatan Dan 12 bagian Sekretaris Daerah (Setda) untuk mendukung penuh lorong wisata dengan 114 program kegiatan.

Dia kemudian mempertanyakan apa manfaatnya serta keuntungan digelontorkan anggara sebanyak itu yang hanya untuk pembenahan lorong.

"Kita perlu pertanyakan anggaran sebesar itu (Rp170 miliar) untuk lorong wisata, itu untuk apa?," tanya Ketua DPC Demokrat kota Makassar itu, usai istirahat monitoring dan evaluasi OPD, di DPRD Makassar, Rabu (13/7/2022).

Padahal tujuan lorong wisata sendiri adalah membangkitkan ekonomi dengan cara pemberdayaan masyarakat lorong.

Pilitisi Demokrat itu berpandangan bahwa anggaran selangit itu sangat tidak efektif jika dipergunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian.

"Apa saja kegiatan, kita perlu tahu. Kita tidak mau anggaran itu tidak menjadi efektif (sia-sia)," terang ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) itu.

Ia menegaskan, saat pembahasan sering anggaran. Pihak Banggar akan teliti mempelajari item-item program dan alokasi anggaran di Longwis.

Dengan demikian, setiap program itu jangan asal-asalan sehingga perlu dibicarakan bersama DPRD. Apa input, output dan outkamnya serta efektifnya.

"Kalau saya selama efektivitasnya harus diukur. Tapi kalau efektifitas tidak bisa diukur outkamnya apa. Kita akan pelajari di pembahasan anggara. Setiap program itu jangan asal-asalan, tentu di bicarakan bersama DPRD," tutup ARA

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.