Target Capai Investasi Tanah Air, Menteri Investasi: Gas Pool Agar Tidak Ketinggalan

BUKAMATA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya terus konsisten dan berupaya keras atau gaspol mendorong realisasi investasi di tanah air.

“Menteri yang bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi tidak ada tidak kata gaspol, harus selalu gaspol. Karena begitu gasnya tidak pol, dia ketinggalan,” ujar Bahlil dalam Podkabs (Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet) yang tayang perdana, Jumat (27/05/2022).

Bahlil pun mengungkapkan sejumlah arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait investasi di tanah air.

Pertama, investasi harus inklusif, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa tetapi menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Investasi enggak boleh hanya di Jawa. Kita harus membangun Indonesia-sentris. Bangsa kita itu dari Sabang sampai Merauke, jangan ekonomi tumpu pada satu wilayah,” ujar Bahlil mengungkapkan arahan Presiden.

Selain itu, Bahlil menambahkan, Presiden menekankan agar investasi yang masuk ke Indonesia juga harus berkualitas.

Ketiga, Kepala Negara menekankan agar investasi dapat mendorong terciptanya pusat pertumbuhan baru.

“Ciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan karena itu, jangan ekonomi dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Harus merata, Mas Bahlil. Jangan itu-itu saja,” ucap Menteri Investasi mengutip arahan Presiden.

Keempat, Presiden meminta agar Menteri Investasi tidak hanya fokus pada investor besar tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu pemerintah juga mendorong kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal dan UMKM.

“UMKM itu juga investor dan UMKM itu adalah kontribusinya 60 persen terhadap GDP dan 99,6 persen dari total unit usaha,” ujar Bahlil.

erakhir, Bahlil menyampaikan bahwa dirinya ditugasi Presiden untuk mengurai hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan realisasi investasi di Indonesia.

“Bagaimana menerobos semua masalah-masalah yang selama ini menjadi problem antara lain perizinan yang lambat, termasuk kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM,” ujarnya.