DPR Mendesak KPPU Segera Usut Mafia Minyak Goreng di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebelumnya sudah mengungkapkan adanya temuan alat bukti tambahan terkait dugaan kartel minyak goreng yang diduga menyeret 8 pelaku usaha besar.

BUKAMATA - Komisi Pegawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) harapkan bisa ambil andil untuk menuntaskan dugaan adanya mafia atau kartel minyak goreng yang menyebabkan permasalahan kelangkaan dan harga yang meroket di Indonesia.

Desakan itu datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Fraksi NasDem, Martin Manurung."Kita mendorong KPPU lebih tegas dan cepat menjalankan fungsi-fungsinya terutama soal adanya kartel ini," ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebelumnya sudah mengungkapkan adanya temuan alat bukti tambahan terkait dugaan kartel minyak goreng yang diduga menyeret 8 pelaku usaha besar.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan pada Rabu (30/3) menegaskan jika kegiatan penyelidikan akan memperkuat alat bukti yang ada.

"Dan menemukan satu alat bukti tambahan sebelum diputuskan cukup bukti untuk dibawa ke tahapan pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi," jelas Gopprera.

Atas temuan bukti tambahan itu, Martin mendesak agar KPPU bergerak lebih cepat untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan. Jika bukti lengkap, maka, bisa masuk dalam persidangan dan penuntutan.

"Kan mereka sudah mengumumkan di media bahwa ada dugaan kartel minyak goreng. Nah itu yang kita minta diseriusin, sekaligus juga untuk melengkapi dugaan mafia yang diungkapkan oleh pemerintah (Kemendag)," katanya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

#Minyak Goreng #KPPU #DPR RI

0 Berikan Komentar Anda