Asisten III Tautoto Akselerasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sulsel

MAKASSAR, BUKAMATA - Asisten III Pemprov Sulsel, Dr Tautoto Tanaranggina yang juga Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, menggenjot dan mengakselerasi kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD I dan II untuk wilayah Sulsel. Ia akan membentuk tim Task Force yang terdiri atas beberapa unsur atau stakeholder, demi mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.

"Kita akan buat tim bersama BPJS, ya katakanlah task force sehingga kabupaten atau kota yang masuk kategori dibawah 90 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, maka kita akan menggenjot itu," ujar Tautoto, dalam rapat yang digelar di Ruang Asisten III Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 21 Maret 2022.

Hal pertama yang harus dilakukan, kata Tautoto, adalah melakukan persuratan yang ditujukan kepada kabupaten yang masuk kategori belum 90 persen kepesertaan JKN, KIS PBI APBD I dan II. Treatment lain yang dilakukan, adalah menjadikan kepesertaan JKN ini sebagai syarat pengurusan dokumen yang diterbitkan oleh negara.

"Selain itu, akan kita buatkan Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengatur hal ini supaya lebih detail," imbuh mantan Kadis Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel ini.

Hadir dalam pertemuan tersebut, dari BPJS Kesehatan ada Deputi Direksi wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku Beno Herman, dari Pemprov Sulsel hadir Kepala Biro Hukum Marwan, Kabid Humas Diskominfo Sultan Rakib, dari Disnaker diwakili Asbudil.

Beni Herman dari BPJS Kesehatan, menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Sulsel. Pihaknya siap membantu atau mensupport apa yang menjadi kebutuhan pemprov dalam mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.

Sekadar diketahui, informasi dari Dinas Kesehatan Sulsel ada delapan kabupaten di Sulsel yang butuh akselerasi. Yakni Kabupaten Gowa (88,01 persen), Pangkep (89,28 persen), Bukukumba (85,77 persen), Bone (88,81 persen), Soppeng (73,13 persen), Pinrang (85,48 persen), Lutra (88,58 persen), Palopo (89,23 persen). (*)