Bukan Menkopolhukam dan Mendagri, PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut Bicara Pemilu 2024

Jakarta, Bukamata - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia Dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3/2022).

Hasto ditanya soal pernyataan menteri Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto.

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto lagi.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” Tegas Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.

Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.

Legislator PDI Perjuangan Sulsel Rudy P. Goni ikut angkat bicara. Menurutnya saat ini semua elemen yang punya kompeten dan memiliki kuasa, agar lebih fokus mengurai masalah kelangkaan minyak goreng. Ditambah lagi beberapa hari terakhir ini kelangkaan juga terjadi untuk bahan bakar solar di Makassar.

"Di Kota Makassar antrian ibu-ibu terus terlihat mencari minyak goreng dan ironinya di tambah bapak-bapak yang antri solar. juga mencermati harga minyak di dunia yg mulai merangkak naik  yang bisa berefek kepada harga BBM.Untuk pemilu yang ditunda sebaiknya tidak usah dibahas lagi karena sesuai konstitusi yang berlaku saat ini,"katanya.