KPU Sulsel Minta Rp 600 Miliar untuk Pilgub, Pemprov Bilang Akan Seleksi Ketat

MAKASSAR, BUKAMATA - Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan dimulai Juni 2022 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel pun mulai melakukan persiapan, termasuk mengusulkan anggaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi, mengungkapkan, anggaran Pilkada Serentak, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati Wali Kota, dikaji dan diusulkan KPU di tingkatannya masing-masing. Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, diusulkan oleh KPU Sulsel. Sedangkan Pemilihan Bupati dan Wali Kota oleh KPU masing-masing kabupaten kota.

Khusus Pilgub Sulsel, lanjut Syarifuddin Jurdi, usulan KPU tidak kurang dari Rp 600 miliar. Jika bercermin dari Pilgub Sulsel 2018 yang anggarannya Rp 400 miliar lebih, angka yang akan diusulkan KPU Sulsel terbilang tinggi.

"Kenapa sekarang tinggi? Itu kita sudah sharing dengan kabupaten kota. Kita berbagi karena tahapan pilkada itu, Pilgub dan Pilkada di kabupaten kota itu beririsan," ujarnya, Selasa, 15 Februari 2022.

"Jadi, terbagi pembiayaan. Ada yang ditanggung provinsi, ada yang ditanggung kabupaten kota. Tidak ditanggung seluruhnya oleh provinsi atau kabupaten kota," sambungnya.

Syarifuddin Jurdi membeberkan, anggaran Rp 600 miliar itu cukup besar, karena sudah termasuk Alat Pelindung Diri (APD) protokol kesehatan. Dengan asumsi, APD sama persis dengan APD Pilkada 2020 lalu.

"Karena belum ada regulasi baru, kami menjadikan regulasi lalu itu sebagai acuan. Itu nanti ada kebijakan baru. Di 2020 itu kan APD yang diadakan itu 11 jenis. Termasuk sarung tangan, dan baju hazmat. Apakah masih ada begitu tahun 2024? Kita juga belum tahu. APD itu memang yang agak menyedot pembiayaan," jelasnya.

Rencananya, pekan ini KPU Sulsel akan melakukan rapat dengan KPU Kabupaten Kota. Setelah itu, KPU Sulsel akan bertemu Pemprov Sulsel, untuk menyampaikan usulan anggaran Pilkada 2024 dari KPU Sulsel.

Menurut Syarifuddin Jurdi, tahun lalu KPU Sulsel sebenarnya sudah menyampaikan ke Pemprov Sulsel terkait anggaran Pilgub Sulsel. Dengan harapan, anggaran bisa diberikan bertahap, mulai tahun ini.

"Kami sudah sampaikan sebenarnya rencana itu. Dengan asumsi, tahun 2022 ini sudah dicadangkan dana itu. Jadi, ada tiga tahun anggaran, bisa dicicil. Tidak di satu tahun anggaran. Tapi karena 2022 sudah lewat, mungkin dicadangkan di 2023. Tapi tergantung Pemprov, bagaimana teknisnya. Kami hanya mengusulkan," terangnya.

Sementara itu, terkait anggaran Pemilu Serentak 2024, Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, Syarifuddi Jurdi mengaku bukan domain KPU Sulsel. Anggaran Pemilu Serentak direncanakan dan dieksekusi langsung oleh KPU RI.

"Pemilu serentak domain dan wewenangnya KPU RI, bukan di provinsi. Yang usulkan anggaran ke pemerintah itu KPU RI, nanti kami di tingkat provinsi menyusun atau menyesuaikan usulan terkait tahapan kegiatan. Tapi yang merencanakan, yang mengeksekusi segalanya itu di KPU RI," imbuhnya.

Menanggapi usulan anggaran KPU Sulsel, Asisten III Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina, mengaku belum melihat usulan KPU tersebut. Namun, ia menekankan, harus ada seleksi ketat.

"Saya belum lihat usulannya. Tapi intinya, kita akan bicarakan kemudian karena harus ada seleksi ketat, dan bagaimana sharingnya dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," kata Tautoto. (*)