Pembebasan Lahan Rampung, BPKA Fokus Percepatan Konstruksi Kereta Api

MAKASSAR, BUKAMATA - Pembebasan lahan jalur kereta api Maros - Barru telah rampung. Saat ini, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel fokus pada percepatan konstruksi.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi tentang Perkerataapian, yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang berlangsung di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 14 Februari 2022.

Kepala BPKA Sulsel, Amanna Gappa, mengatakan, pembebasan lahan jalur utama kereta api Maros - Barru sudah selesai. Khusus di Garongkong, tidak termasuk jalur utama, tetapi stok up, yakni penumpukan untuk pengangkutan barang.

"Lahan di Garongkong itu, masuk wilayah mangrove dan DAS, dan merupakan tanah negara. Sedangkan untuk jalur utama, masalah lahan sudah selesai dan fokus terhadap percepatan konstruksi," jelas Amanna Gappa.

Ia mengaku, pihaknya juga fokus melakukan pembangunan stokyard dalam rangka mendukung angkutan logistik. "Jadi, tidak hanya fokus ke angkutan penumpang akan tetapi juga fokus ke angkutan barang," ungkapnya.

Amanna Gappa berharap, di Bulan Juni nanti, pembangunan badan jalan kereta api sudah selesai sesuai dengan rencana. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pemasangan rel sekitar dua bulan, dan di Bulan Agustus sudah bisa trail.

"Jika kita sudah bisa trail, maka optimistis Oktober sudah siap dioperasikan secara penuh," terangnya.

Sementara, Abdul Hayat Gani, mengatakan, produk dari rapat ini adalah implementatif. Sehingga berbicara tentang prioritas kebijakan nasional, salah satunya adalah yang ada di Garongkong.

Menurutnya, ini adalah bagian dari infrastruktur, yang tujuannya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meskipun masih dalam situasi pandemi, pekerjaan harus tetap berjalan.

"Apa yang kita lakukan hari ini, instrumen penting untuk mendorong sekuat tenaga kita agar optimalisasi harus jalan," ucap Abdul Hayat.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sulsel Iqbal Suhaeb, Perwakilan ATR/BPN Kabupaten Barru, Perwakilan dari Dinas KLH, dan Perwakilan dari Dinas KKP. (*)