Iksan - Paris Kompak Serahkan RTLH dan Penyerahan Kunci Rumah Bantuan

JENEPONTO, BUKAMATA - Bupati Jeneponto Iksan Iskandar didampingi Wakil Bupati Paris Yasir, menyerahkan Piagam Penghargaan Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penyerahan Kunci Rumah bagi Penerima Manfaat Bantuan, Kamis, 27 Januari 2022. Penyerahan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah korban bencana di Kabupaten Jeneponto ini dipusatkan di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Jeneponto, Alfian Afandy Syam, dalam laporannya menyampaikan, rehabilitasi RTLH tersebar di beberapa wilayah desa/kelurahan di sebelas kecamatan. Melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, diberikan sebanyak 101 unit dari Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS-DAK).

"Peningkatan kualitas RTLH DAU sebanyak 40 unit, Rehabilitasi Korban Banjir 7 unit, sementara di Dinas Sosial sebayak 74 unit, untuk bantuan sosial bagi kelompok rentang korban kebakaran dan RUTILAHU bersumber dari dana hibah dan APBN Kemensos 50 unit," ujarnya.

"Untuk program Alokasi Dana Desa sebanyak 150 unit, masing-masing tersebar di 9 Desa. Sementara yang bersumber dari APBN PUPR sebanyak 280 Unit untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan tersebar di delapan desa," tambahnya.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada pelaksana kegiatan ini serta atas dukungan jajaran Kementerian PUPR, Universitas Bosowa, serta DPRD Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto, dan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

"Ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagai salah satu upaya meringankan beban saudara-saudara kita para warga korban bencana dan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni," terangnya

"Kita semua berharap agar hasil dari program ini kiranya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh warga penerima manfaat," ujarnya.

Program ini diharapkan pula akan mampu mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah. Termasuk upaya pengentasan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur rumah tinggal bagi warga dan tidak ada lagi kawasan yang kumuh.

"Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen dasar dari terwujudnya fungsi-fungsi kemandirian.

Dengan demikian apabila hal ini terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat akan dapat pula dipenuhi secara baik," urainya.

Hadirnya pekerjaan ini tentunya juga diarahkan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penguatan peran kelembagaan masyarakat.

"Saya mengharapkan agar berbagai program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditingkatkan pelaksanaannya, dalam mendukung proses kemandirian tersebut," ucapnya.

Program ini juga diintegrasikan dengan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk dalam membangun kualitas hidup masyarakat dan pencegahan terhadap berbagai penyakit.

"Ketersediaan Air Minum yang bersih dan sehat agar kiranya juga dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok di daerah ini. Termasuk sektor penyehatan lingkungan, yang meliputi tempat BAB, MCK dan sejenisnya," pungkasnya. (*)