MAKASSAR, BUKAMATA - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, akhirnya mengambil keputusan untuk membekukan Direksi dan Badan Pengawas di lima Perusahaan Daerah (Perusda), mulai hari ini, Senin, 7 Desember 2021. Antara lain, PDAM Makassar, PD Parkir, PD Pasar, PD Terminal, dan PD BPR.
Tim Ahli Wali Kota Makassar, Prof Aminuddin Ilmar bersama Beni Iskandar, mendampingi Sekda Kota Makassar, Ir Muh Ansar, mengumumkan pembekuan seluruh direksi tersebut, termasuk Badan Pengawas-nya.
Menurut Beni Iskandar, langkah ini dilakukan Wali Kota Danny Pomanto, setelah melalui pertimbangan yang matang. Dan nantinya, akan dilakukan lelang jabatan di seluruh Direksi Perusda.
"Segera Wali Kota akan menunjuk Penjabat Direksi, dan sementara mulai hari ini, seluruh jabatan Direksi dan Badan Pengawas diambil alih oleh tim yang ditugaskan oleh Wali Kota Makassar," ujar Beni.
Diketahui, kinerja Perusda milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memang menjadi perhatian Danny Pomanto. Ia menilai, kinerja Perusda belum maksimal, dan dividen yang disetor tak pernah mencapai target.
Sebelumnya, Danny telah memberikan ultimatum. Ia mengancam akan membubarkan Perusda jika tak mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Perusda dibentuk untuk menopang PAD melalui setoran dividen. Sehingga, jika perusda tak lagi mampu memberikan kontribusi percuma saja. Iapun memastikan akan mengevaluasi jajaran Direksi Perusda. Diantaranya, PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya.
PD Terminal Makassar Metro, Perumda Pasar Makassar Raya, dan Perumda Air Minum Kota Makassar.
"Kita akan evaluasi, karena setoran dividen mereka memang sangat minim," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, setoran dividen perusda selama dua tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dari lima perusda, hanya tiga yang menyetor dividen. Ketiganya yakni Perumda Pasar Makassar Raya, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Air Minum Makassar. Nilainya pun masih jauh dari target.
Pada 2019 lalu, setoran dividen Perusda Rp 11,48 miliar dari target Rp 31,07 miliar. Sedangkan di 2020, setoran itu turun menjadi Rp 10,47 miliar dari target Rp 40,55 miliar. (*)
TAG
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Appi Ingin PKK Makassar Hadir Lebih Dekat, Bantu Keluarga dan Warga yang Membutuhkan
-
Melinda Aksa Soroti Tantangan Sampah Makassar dalam Seminar Nasional Ekoteologi
-
Lontara+ Disorot SAFEnet, Makassar Didorong Hadirkan Layanan Digital Ramah Disabilitas
-
Perpanjang Kontrak 6.472 PPPK Paruh Waktu, Appi: Bentuk Perhatian Pemkot dan Cegah Pengangguran
-
Wali Kota Munafri Sambut Baik Kolaborasi UI-Unhas, Perkuat Diplomasi Pelajar Hingga ASN