MAKASSAR, BUKAMATA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku menerima keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Diketahui, penerapan PPKM Level 3 saat Nataru sebelumnya diumumkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan secara bisnis penerapan PPKM level 3 saat momen Nataru kurang tepat. Hanya saja, jika berpikir jangka panjang PHRI Sulsel mengalah dan mengikuti pemerintah agar tidak terjadi gelombang pandemi Covid-19.
"Soal PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, secara bisnis kurang tepat. Tapi Kalau pikir jangka panjang, agar pandemi lebih terkontrol dan tidak terulang seperti tahun sebelumnya, ini sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana, sehingga saya di grup PHRI Sulsel sudah sampaikan bahwa nikmati saja," ujarnya kepada wartawan usai jumpa pers Raker APINDO Sulsel di Hotel Claro Makassar, Kamis (18/11).
Ia menegaskan lebih baik sakit dalam waktu satu pekan daripada dalam jangka panjang. Ia mengaku mengambil sisi positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat momen Nataru.
"Lebih bagus bersakit beberapa pekan, tapi terselamatkan dalam jangka panjang. Kita ambil sisi positif kebijakan pemerintah, dan saya setuju yang disampaikan Menko, Luhut Panjaitan bahwa hilangkan egoisme sektoral, pribadi agar pandemi 2022 tidak lagi ada gelombang berikut," tegasnya.
Meski demikian, Anggiat menilai kebijakan PPKM level 3 saat momen Nataru akan berdampak pada pengusaha hotel dan restoran, khususnya di Sulsel. Apalagi pada akhir tahun menjadi momen bagi hotel dan restoran meraup keuntungan besar.
"Pasti berdampak, apalagi penghujung tahun, khususnya 31 Desember jadi panen hotel jual paket akhir tahun. Tapi akan lebih bijak kalau mengalah, tapi terselamatkan," bebernya.
Anggiat menambahkan saat ini bisnis perhotelan dan restoran di Sulsel mulai bangkit seiring penurunan level PPKM. Meski demikian, imbuhnya, untuk okupansi hotel masih fluktuatif.
"Alhamdulillah saat PPKM di Makasar dan Jawa sudah menurun, terjadi pertumbuhan okupansi. Meski okupansi saat ini masih belum merata," bebernya.
Anggiat mengibaratkan okupansi hotel di Kota Makassar saat ini seperti kapal selam antara 65 persen sampai 35 persen. Anggiat mengaku kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang okupansi hanya pada angka 17-18 persen saja.
"Bagai kapal selam timbul tenggelam, kadang 65 persen bisa 35 persen akan tetapi pergerakan itu sangat dinamis," ucapnya.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Bangkitkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Daerah, PHRI Kembali Gelar HORE Expo 2026
-
Kurangi Dampak Efisiensi Anggaran pada Hotel, Pemkot Makassar Genjot Event dan Promosi Hotel
-
Kebijakan Efisiensi APBN 2025, Pengusaha Hotel dan Restoran Terancam Dampak Berat
-
Temui Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry, PHRI Sulsel Curhat Imbas Penghematan Anggaran
-
PHRI Sulsel Optimistis Okupansi Hotel Tembus 90 Persen di Malam Pergantian Tahun