Muh. Taufik
Muh. Taufik

Kamis, 23 September 2021 16:40

Komisi V DPR RI Soroti Minimnya Tenaga BLM Makassar, 60 Orang Cover 6 Provinsi

Komisi V DPR RI Soroti Minimnya Tenaga BLM Makassar, 60 Orang Cover 6 Provinsi

Dari data 2021, BLM telah melakukan pelatihan untuk 40 angkatan BUMDes, namun masih ada 19 angkatan yang belum dilakukan pelatihan.

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Latihan Masyarakat (BLM) Makassar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jl. Dg Ramang, Makassar, Rabu (22/9/2021).

Salah satu yang menarik perhatian anggota Komisi V adalah minimnya pegawai di BLM Makassar. Tercatat hanya ada 60 pegawai sementara BLM mengcover 6 provinsi di Pulau Sulawesi.

BLM melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata.

"Tenaga yang ada hanya 60 orang tidak sebanding dengan luas wilayah yang mencakup 6 provinsi. Sementara BUMDes dan Desa Wisata saat ini adalah dua program yang belum maksimal," kata Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi.

Menurutnya, perlu strategi yang lebih baik dari BLM agar kualitas sumber daya yang dihasilkan dari pelatihan bisa maksimal. Sebab, BUMDes adalah program pemberdayaan yang diharapkan bisa membangkitkan ekonomi desa.

"Kalau sistemnya ToT (Training of Trainer) maka tentu perlu betul-betul dikawal agar kualitas pelatihannya maksimal. Begitu juga dengan yang telah ikut pelatihan bisa diberdayakan dengan baik di desa," harap anggota DPR dari dapil Sulsel III ini.

Dari data 2021, BLM telah melakukan pelatihan untuk 40 angkatan BUMDes, namun masih ada 19 angkatan yang belum dilakukan pelatihan.

"Mungkin ke depan juga kita di Komisi V perlu mendorong adanya balai baru di provinsi lain agar beban BLM Makassar bisa terbagi sehingga lebih maksimal," tambah Fauzi

Kepala BLM Makassar Andi Muhammad Urwah mengakui minimnya personel yang dimiliki. Saat ini, BLM Makassar harus menangani 70 kabupaten dari 6 provinsi.

"Memang perlu adanya balai baru dibuka di provinsi lainnya karena beban tidak sebanding dengan SDM," katanya.

Kunjungan Komisi V dipimpin Wakil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras. Hadir diantaranya anggota komisi V dari Sulsel, Hamka B Kady, Muh. Aras, Sarce Bandaso dan Muhammad Fauzi.

#Muhammad Fauzi #DPR RI