Wiwi
Wiwi

Rabu, 08 September 2021 06:56

Wakil Bupati Luwu Utara saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara KPPU dan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/9/2021).
Wakil Bupati Luwu Utara saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara KPPU dan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/9/2021).

Suaib Mansur Harapkan UMKM di Lutra Dapat Bersaing Secara Sehat

Pemda Lutra melalui DP2KUKM, telah menjalin kemitraan dengan retail modern antara lain Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret sejak 2018 untuk memasarkan produk UMKM.

MAKASSAR, BUKAMATA — Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya berkontribusi dalam pengembangan UMKM.

“Karena di daerah juga terjadi persaingan usaha, jadi mudah-mudahan dengan MoU ini sekaligus bisa menjadi payung kita untuk penegakan persaingan usaha yang tidak sehat,"kata Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara KPPU dan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/9/2021).

Khusus di Luwu Utara, kata dia, melalui DP2KUKM, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan retail modern antara lain Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret sejak 2018 untuk memasarkan produk UMKM.

"Kerjasama yang kita lakukan karena kita ingin menghidupkan UMKM yang ada," ungkap Suaib.

Kodrat Wibowo selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia menuturkan, KPPU adalah satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan advokasi kebijakan persaingan usaha.

“KPPU diberi amanat oleh UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 untuk melakukan pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga perilaku pelaku usaha besar yang merugikan pelaku UMKM dalam pola bermitranya dapat dicegah dan dihentikan,” kata Kodrat.

Kodrat berharap sinergitas yang dibangun dengan pemerintah daerah membawa manfaat bagi pelaku usaha, terlebih untuk UMKM.

“Sehingga usaha di daerah dan negara kita bisa lebih baik dan membawa pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,” harap Kodrat.

Sementara itu, Plt.Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi bahwa 10 persen produk lokal UMKM telah disepakati agar bisa dipasarkan di retail modern.

#Luwu Utara #UMKM Lutra #Pemprov Sulsel