Diduga Fiktif, 36 Anggota Dewan Bulukumba Kembalikan Dana Reses

BULUKUMBA, BUKAMATA - DPRD Bulukumba tampaknya sedang "kemasukan tikus". Ada temuan mengagetkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk anggaran reses tahun 2020 lalu karena diduga fiktif. Jumlahnya tidak sedikit, hampir mencapai Rp 1 Miliar.

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Dewan (Sekwan), H. Abdul Rahman, totalnya Rp 963 juta. Uang ini terpaksa harus ditarik kembali. Tepatnya, para wakil rakyat ini harus melakukan pengembalian.

H Abdul Rahman membeberkan, terdapat 36 anggota dewan yang melakukan pengembalian. Artinya, hanya 4 legislator yang tidak melakukan pengembalian dari total 40 orang.

Pengembalian dana reses ini kata Abdul Rahman, karena ada pemahaman yang berbeda antara BPKP dan DPRD Bulukumba.

"Jadi ada pengertian yang berbeda antara BPKP dan DPRD mengenai reses. Namun kita tidak bisa berbuat banyak karena kita diatur dalam regulasi," ujar Abdul Rahman, Rabu, 8 September 2021.

Mesi demikian, Sekwan membantah tudingan jika ada reses fiktif seperti yang dituduhkan.

Dia menjelaskan, pada 2020 lalu reses anggota DPRD terbagi dalam tiga masa sidang, yakni Sisa Perhitungan (Silpa), APBD pokok dan Perubahan. Atau di setiap 4 bulan sekali.

Hanya saja dalam perjalannya, pandemi Corona melanda, sehingga mengumpulkan banyak orang dilarang oleh pemerintah, namun mereka tetap melakukan kunjungan seperti temu konstituen kunjungan ke OPD dan sebagainya, sehingga tetap dibayarkan tunjanganya Rp 9.000.000 per sekali temuan, atau Rp 26.700.000 setahun.

"Ini yang menjadi temuan BPK, karena reses yang dimaksud BPK itu mengumpulkan banyak orang, sedangkan pengertian dari kami adalah semua kegiatan di luar DPRD," kata Abdul Rahman.

Empat anggota DPRD yakni Fahidin HDK, Juandy Tandean, Andi Soraya dan Pasakai lolos dari temuan. Mereka sempat melakukan kegiatan reses, mengumpulkan banyak orang sebelum pembatasan diperketat.