Musda Memanas, Kader Golkar Tana Toraja - Massa AMPG Nyaris Adu Jotos

MAKASSAR, BUKAMATA - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan di Makassar, diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan kader partai Golkar Tana Toraja. Kehadiran mereka untuk meminta agar pelaksanaan musda ditunda, dan dikembalikan ke Tana Toraja.

"Kita jauh-jauh dari Toraja ke Makassar untuk menolak pelaksanaan musda yang digelar di Kota Makassar. Kami meminta agar seluruh Pincam yang diberhentikan untuk dikembalikan ke posisi masing-masing," kata Herman Panke, kader Golkar Tana Toraja, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kader Golkar Tana Toraja, nyaris ricuh. Penyebabnya, massa yang menggunakan baju AMPG mencegat massa yang akan berorasi di depan hotel lokasi pelaksanaan musda.

Baca Juga : 

• Cari Ketua Definitif, PDK Kosgoro 57 Sulsel Helat Musda Sebelum Pemilihan Ketua Golkar Sulsel
• Raker Komisi II DPR RI-Mendagri, Taufan Pawe: ‎Penurunan Transfer Keuangan Daerah Bukan Musibah, Tapi Tantangan untuk Inovasi ‎
• Pertemuan Taufan Pawe dan Bahlil Lahadalia Picu Spekulasi Jelang Musda Golkar Sulsel
• Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK
• Mesin Politik Golkar Sulsel Dinilai Kurang Optimal, Nurdin Halid Desak Perbaikan

Massa yang menggunakan baju AMPG meneriaki kader partai Golkar Toraja yang menggelar aksi. Namun, teriakan tersebut tidak membuat kader Partai Golkar Tana Toraja bergeming, hingga terjadi aksi saling dorong dan tarik menarik spanduk yang dibawa kader partai Tana Toraja.

Sempat terjadi ketegangan antara massa kader Golkar Tana Toraja dan AMPG. Hingga akhirnya aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi sigap melerai kedua pihak.

Kader Partai Golkar Tana Toraja membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta Musda Partai Golkar dikembalikan di Bumi Lakipadada. Serta meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersikap atas kondisi Partai Golkar di Sulsel, dan mengembalikan seluruh hak-hak kader yang dicopot dan bertentangan dengan peraturan organisasi. (*)