Jika PPKM Terus Berlanjut, Muscab PPP di 24 Kabupaten/Kota Akan Digelar Virtual

MAKASSAR, BUKAMATA - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus menerus berlangsung, membuat agenda musyawarah cabang sejumlah DPC di 24 kabupaten/kota di Sulsel, mulur. PPKM Level 4 saat ini diperpanjang kembali hingga 23 Agustus 2021.

Sekretaris DPW PPP Sulsel, Nur Amal mengatakan, mereka dideadline oleh DPP untuk segera melaksanakan Muscab paling lambat September. Partai berlambang kakbah ini akan segera menggelar muscab untuk menyempurnakan struktur di kabupaten/kota.

"Deadlinenya dari DPP itu sudah harus dilaksanakan pada September bulan depan. Karena kita harus melakukan konsolidasi organisasi menghadapi verifikasi parpol," katanya.

Dengan ini, DPW PPP Sulsel merencanakan pelaksanaan Muscab dibuka dengan opsi secara virtual. Rencana ini sebagai pilihan terakhir jika kebijakan PPKM terus berlanjut oleh pemerintah.

"Memang ada opsi virtual. Tepatnya semi virtual. Karena kita sudah pernah melaksanakannya saat muktamar DPP PPP lalu," ungkap Nur Amal.

Kendati demikian pihaknya masih akan tetap menunggu instruksi dari DPP. Sebab pelaksanaan Muscab kabupaten/kota wajib mendapat persetujuan dari pusat.

"Tetap kita merujuk pada persetujuan dari DPP. Dan saat ini kita masih menunggu jadwal," jelasnya.

Di beberapa daerah tertentu, persaingan merebut Ketua DPC PPP cukup sengit. Sebut saja di Makassar yang memunculkan sejumlah nama seperti Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ), Akbar Yusuf, Busranuddin Baso Tika (BBT).

"Semua kader memiliki peluang yang sama untuk maju sebagai calon ketua partai di tingkat DPC. Jadi silakan saja,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan tak menampik adanya opsi pelaksanaan Muscab secara virtual. Sekalipun konsepnya belum dipikirkan.

"Iya, ada opsi semi tatap muka. Tapi kita belum rencanakan dan susun bagaimana konsepnya. Kita lihat nanti," kata Imam.

Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini juga belum menentukan kapan jadwal pelaksanaan Muscab. Sebab masih menunggu instruksi dari DPP.

"Jadwal dari DPP belum ada. Kami sudah beberapa kali minta, tapi belum ada petunjuk. Jadi kami sekarang ini menunggu," tutupnya.