Soal "Jokowi End Game" Gagal atau Prank?

JAKARTA, BUKAMATA - Soal Aksi Jokowi End Game, sejumlah tokoh, aktivis dan akademisi menilai pemerintah tidak perlu takut kritik dan takut demonstrasi. Pasalnya, menyampaikan pendapat adalah legal selama dilakukan sesuai aturan hukum. Demikian disampaikan narasumber dalam webinar Narasi Institute 'Di Balik Aksi Jokowi End Game: Gagal atau Prank?".

Zoominari Kebijakan Publik Narasi Insittute, diinisiasi oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dan Fadhil Hasan, Ekonom Senior pada Jumat (30/7) tersebut dihadiri oleh Muhammad Qodari, Penasehat Relawan Jokowi-Prabowo, Faldo Maldini, Staf Khusus Sekretaris Negara RI 2021-2024, Muhammad Said Didu, Pelopor Gerakan Manusia Merdeka, Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Deddy Mizwar, Tokoh Sinemas Senior, Fuad Bawazier, Menteri Keuangan 1998, Burzah Zarnudi Aktivis Senior.

Fadhil Hasan, Ekonom Senior mengatakan, aksi 24 Juli 2021 "Jokowi end game" ramai di media sosial tapi nihil di lapangan. Seharusnya disikapi biasa saja, Ironisnya para elite malah menarasikan saling tuding soal siapa dalang di balik aksi yang tidak terjadi itu.

"Aksi Jokowi End Game ramai di medsos namun ternyata nol di lapangan. Seharusnya tidak perlu direspons berlebihan oleh elite. Ternyata narasi elite malah menarasikan hal yang tidak substansi siapa dalangnya, kita harus fokus kendalikan Covid-19," ujar Fadhil Hasan.

Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) berpendapat bahwa demonstrasi adalah legal.

"Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika akan berdemonstrasi, termasuk harus memberitahukannya kepada polisi. Hal penting yang perlu diperhatikan pada masa pandemi Covid-19 adalah penjagaan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun supaya tak terjadi penularan virus," ujar Adhie Massardi yang merupakan Juru Bicara Zaman Presiden Gusdur.

Adhie Massardi menceritakan, dirinya kerap merancang aksi demonstrasi yang jelas-jelas dilindungi undang-undang. Salah satunya, terkait demo melawan korupsi.

"Saya terheran-heran dengan sikap pemerintah yang terlihat sibuk mengurusi demo. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diseriusi pemerintah. Why Pak Mahfud (Menko Polhukam) Cs enggak nyari dalang korupsi Jiwasraya, Asabri, Bansos Covid-19 dan Goodiebag Sritek Solo yang jelas-jelas Ilegal?," kritik Adhie Massardi.

Muhammad Said Didu menilai, desain aksi Jokowi End Game ini amatiran dan bodoh. Sehingga, patut dicurigai aksi tersebut didalangi oleh orang suruhan dalam pemerintahan agar menciptakan aborsi gerakan berikutnya dan insinuasi kepada para kritikus yang terlibat di dalamnya.

"Harus diakui, penanganan PPKM darurat seperti saat ini banyak melahirkan kekecawaan publik, sehingga patut dicurigai, Aksi Jokowi End Game tersebut didalangi oleh suruhan dalam agar dapat mengabsorsi kekecewaan publik dan insinuasi terhadap tokoh yang kritik penanganan Covid-19 saat ini," ujar Said Didu.

Muhammad Said Didu heran melihat respons pemerintah terhadap Aksi Jokowi End Game.

"Betapa menunjukkan kebodohan pengelolaan negara, demo itu ada prosedurnya tapi di lapangan tidak ada prosesnya. Ini seperti ingin pengalihan isu. Ini seperti halusinasi. Saya melihat ini ada permainan di dalam. Demo itu legal, yang dilarang adalah melanggar prokes. Punya niat demo yang legal saja orang saat ini ditakut-takuti. Ini adalah hal yang sangat berbahaya ke depannya," tambah Said Didu.

Said Didu mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kelas menengah dan kelas bawah makin menderita dan penderitaan mereka dinikmati oleh kelas super atas.

"Pandemi ini membuat kelas menengah kita habis karena dimakan kelas atas. Maka nanti yang tersisa tinggal kelas atas dan kelas bawah karena kelas menengah menjadi kelas bawah juga karena jatuh miskin. Jangan heran nanti orang kaya akan semakin kaya dan semakin kuat," tegas Said Didu.

Muhammad Qodari, Penasehat Relawan Jokowi-Prabowo menyatakan bahwa Aksi Jokowi End Game adalah aksi dunia maya yang tidak sampai di alam nyata. Sehingga, tidak perlu disikapi dengan berlebihan seperti itu seperti menyebutkan dalang tujuh orang.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, telah mengendus dalang di balik aksi "Jokowi End Game", yakni tujuh orang tanpa disebutkan nama yang diklaim hanya iseng. Mereka pun disebut telah menyampaikan permintaan maaf.

Qodari menilai kenapa Pak Mahfud MD menyikapi dengan semangat seperti itu, karena isu ini kencang di dunia maya, pejabat seperti Pak Mahfudz MD termasuk pejabat yang aktif di dunia maya.

"Karena Pak Mahfud MD aktif di dunia maya, makanya beliau merasa aksi Jokowi End Game terkesan besar padahal jika dilihat lebih dalam gerakan dunia maya ini sulit terjadi di lapangan karena syarat syarat terjadinya sebuah gerakan tidak terpenuhi," ujar Qodari.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan, pemerintah tidak antikritik. Negara yang dikritik akan menjadi negara yang kredibel.

"Pemerintah tidak antikritik, saya berkeyakinan negara yang dikritik akan menjadi negara yang kredibel," papar Faldo Maldini.

Dedy Mizwar, aktor senior dan tokoh sinemas menilai aksi Jokowi End Game bukanlah prank yang lucu. Prank paling lucu itu adalah situasi dimana pandemi ini tidak tertangani dengan baik, kemudian ada larangan publik untuk menyampaikan pendapat ekspresi kekecewaannya.

"Aksi Jokowi End Game bukanlah prank yang lucu. Bila ada Prank yang paling lucu maka Prank paling lucu tersebut adalah situasi dimana pandemi ini tidak tertangani dengan baik kemudian ada larangan publik untuk menyampaikan pendapat ekspresi kekecewaannya," ujar aktor Sinema yang akrab dipanggil Jenderal Naga Bonar tersebut.

Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI 1998 mengatakan bahwa publik terancam dengan adanya Covid-19, namun dirinya mengingatkan jangan ada oknum pengendali pemerintahan yang bermental perampok seperti krisis 1998.

"Publik terancam dengan adanya Covid-19, namun jangan ada oknum pengendali pemerintahan yang menyiapkan infrastruktur untuk merampok aset-aset negara seperti krisis 1998," tegas Fuad Bawazier.

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengingatkan pemerintah untuk tidak main "fear game", menciptakan ketakutan di tengah pandemi Covid Delta sehingga publik dilarang mengeluarkan ekspresi kekecawaannya. Pemerintah jangan kriminalkan demokrasi dan kebebasan pendapat.

"Pemerintah ini jangan sampai membuat rakyat ketakutan untuk menyampaikan pendapat. Kekuasaan itu bukan untuk menakut nakuti rakyat. Menurut WHO kita ini adalah negara yang terakhir mengendalikan pandemi ini. Sinyal terjadi disfungsi kelembagaan. Jangan sampai krisis ini berkepanjangan karena kesalahan dalam policy policy yang diambil," iujar Achmad Nur Hidayat.