DPPKB Ditunjuk Jadi Koordinator Penanganan Stunting

MAKASSAR, BUKAMATA - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar ternyata tidak hanya menangani masalah pengendalian penduduk dan alat kontrasepsi. Presiden RI Joko Widodo tah menunjuk DPPKB untuk menjadi koordinator penanganan stunting di daerah masing-masing.

Pelaksana Tugas Kepala DPPKB Kota Makassar, Dr Aryati Puspasari Abady SP MSi, menjelaskan, pihaknya tidak hanya mengurusi alat kontrasepsi. Tapi juga mengurusi pembinaan, mulai dari balita, remaja, calon pengantin, juga ibu hamil dan menyusui.

Presiden RI juga telah memberikan tambahan tugas, untuk menjadi koordinator dalam pengendalian stunting.

"Kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa bicara tentang DPPKB, bukan hanya tentang alat kontrasepsi. Tapi kita bicara tentang keluarga. Kami mengurusi mulai dari bayi, balita, remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, sampai dia hamil dan melahirkan," jelasnya, 23 Juli 2021.

Tugas pokok dan fungsi DPPKB, lanjut Puspa, harus dipahami oleh para kader dan penyuluh. Sehingga, mereka bisa berperan aktif di masyarakat.

"Kader dan penyuluh adalah garda terdepan. Sehingga, mereka harus paham seperti apa tugas pokok dan fungsinya di lapangan," ujarnya. (*)