Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Rabu, 07 Juli 2021 16:48

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kota Makassar telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), saat rapat paripurna, yang diselenggarakan Rabu, 7 Juli 2021.
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kota Makassar telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), saat rapat paripurna, yang diselenggarakan Rabu, 7 Juli 2021.

Disetujui Sembilan Fraksi, DPRD Sahkan LPJ APBD Tahun 2020 Kota Makassar

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan APBD 2020.

MAKASSAR, BUKAMATA - Disetujui sembilan fraksi, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kota Makassar telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan APBD 2020 melalui juru bicaranya, Hasanuddin Leo.

Sejumlah rekomendasi tersebut diantaranya, meminta Pemkot Makassar segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 dan diharapkan selesai 60 hari kedepan. 

Selain itu, meminta penyerapan anggaran yang minim menjadi indikator SKPD terkait tidak melaksanakan kegiatan, salah satunya kegiatan tender.

"Layanan kebutuhan masyarakat, kesehatan, sosial, pendidikan, masih jauh dari harapan," kritik Hasanuddin Leo, saat Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Makassar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kota Makassar, Rabu, 7 Juli 2021.

Dalam paripurna tersebut, DPRD juga meminta Perusda menghasilkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta dengan tegas meminta tenaga pendamping yang ditugaskan Dinas Sosial wajib untuk diganti, karena dalam prakteknya banyak merugikan masyarakat.

"Kami rekomendasikan agar tenaga pendamping yang ditugaskan Dinas Sosial Makassar segera diganti, karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik," tegasnya. (*)

 

#DPRD Makassar #Rudianto Lallo #LPJ APBD 2020