MAKASSAR, BUKAMATA - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak warga yang was-was jika harus datang ke pusat pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.
Pelaksana Tugas Kepala DPPKB Kota Makassar, Dr Aryati Puspasari Abady SP MSi, mengaku prihatin dengan kondisi pandemi ini. Dimana, masyarakat masih banyak yang khawatir untuk datang ke pusat layanan, khususnya Puskesmas, untuk bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi atau pelayanan KB.
"Tapi alhamdulillah, karena ada peran dari para penyuluh kita dan kader-kader KB, kita bisa memberikan pelayanan kepada akseptor kita, kepada pasangan usia subur untuk bisa tetap diberikan pelayanan," kata Puspa, Senin, 5 Juli 2021.
Untuk menghindari kerumunan di masa pandemi, lanjut Puspa, pihaknya mengatur jadwal pelayanan di Puskesmas. Apalagi, setiap Puskesmas melayani beberapa kelurahan.
"Kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi tidak melupakan bahwa kita harus mengedepankan protokol kesehatan. Tetap menjaga agar tidak terjadi kerumunan, dengan mengatur jadwal pelayanan kepada masyarakat. Itu salah satu cara kami, agar bisa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan KB dan tetap juga menjaga protokol kesehatan," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah memberikan target melalui program sejuta akseptor. Program ini diinisiasi oleh pemerintah pusat, untuk kemudian dijalankan oleh seluruh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (*)
BERITA TERKAIT
-
Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas OPD Lewat Bimtek Arsitektur SPBE
-
Aliyah Mustika Ilham Dukung Rakernas II ASITA 2026 sebagai Momentum Promosi Pariwisata Makassar
-
Inovasi Pro-Rakyat Makassar Jadi Rujukan Nasional: Banjarmasin Pelajari Program Iuran Sampah Gratis Berdasarkan Daya Listrik
-
Pemkot Makassar Bangun Dua Kawasan Urban Farming Modern
-
Wali Kota Munafri Pimpin Apel Hari Santri 2025, Sampaikan Amanat Menteri Agama RI