Terapkan PPKM, Hardiman Rewa: Tolong Pertimbangkan Hidup Rakyat Kecil

MAKASSAR, BUKAMATA - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Mulai dari melakukan vaksinasi massal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meski demikian, upaya-upaya tersebut dinilai belum maksimal. Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Hardiman Januar Saing Rewa SE MM, mengapresiasi program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah untuk membentuk herd immunity masyarakat. Tetapi, vaksin yang diberikan tidak semuanya cocok dan ada kelemahan dalam proses screening.

"Ada fakta-fakta yang tjdak bisa diabaikan. Ada yang meninggal setelah divaksin. Nah, siapa yang bertanggungjawab ketika ada kejadian seperti ini?," kata Hardiman, Jumat, 2 Juli 2021.

Selain itu, pemberlakuan PPKM juga tidak maksimal. Menurut Hardiman, hanya manis di atas kertas, tetapi gagal dalam implementasi.

"Apa yang membedakan PSBB dengan PPKM di masyarakat? Sama saja, hanya istilah saja yang beda," ujarnya.

PSBB ataupun PPKM, lanjut Hardiman, sangat merugikan masyarakat kecil. Khususnya mereka yang memiliki usaha. Padahal, mereka punya beban masing-masing. Misalnya, utang di bank yang harus dibayar, cicilan dan lain-lain.

"Seharusnya, pemerintah hadir djsini. Jangan hanya membuat kebijakan, warung harus tutup jam delapan malam, tapi tidak ada solusi lain yang ditawarkan ke masyarakat untuk beban-beban ini," tuturnya.

Ia berharap, pemerintah bisa tegas ketika membuat sebuah aturan. Misalnya, penerapan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Apakah penerapan protokol kesehatan ini sudah maksimal? Soal menjaga jarak ini, berapa sebenarnya jarak antara satu dengan yang lain? Apakah masyarakat kita semuanya sudah disiplin memakai masker," terangnya. (*)