DPRD Kota Makassar Gelar Paripurna Hasil Reses Masa Sidang Kedua 2020-2021

MAKASSAR, BUKAMATA - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali yang memimpin sidang. Didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin, NH. Dari Pemerintah Kota Makassar, diwakili Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar.

Laporan hasil reses dibacakan berturut-turut dan dihimpun menurut Daerah Pemilihan (Dapil). Reses digelar pada 19-24 April 2021 lalu. Telah dihimpun sejumlah aspirasi dan dibacakan dalam laporan hasil reses.

Dapil 1 disampaikan melalui Anwar Faruq (F-PKS). Dia meminta perhatian serius pemerintah, di antaranya, penyediaan air bersih, pembagian sembako untuk masyarakat ekonomi lemah, dan melonjaknya tarif listrik dan air.

“Diharapkan menjadi perhatian serius, pembagian sembako untuk masyarakat ekonomi lemah dan lonjakan tarif listrik dan PDAM," ungkap Anwar Faruq.

Sementara, aspirasi Dapil 2 dibacakan oleh Rahmat Taqwa (F-PPP) yang juga berharap penyediaan air bersih, modal usaha bagi pedagang kecil, dan sebagian perbaikan infrastruktur.

“Menghimpun aspirasi reses sebagai berikut, peningkatan UMKM, air bersih tolong atensi pemerintah, perbaikan jalan, pengadaan CCTV, dan modal usaha,” paparnya.

Sedangkan laporan reses Dapil 3 disampaikan Sangkala Saddiko (F-PAN). Ia menyampaikan harapan kerjasama dari berbagai pihak menyikapi tenaga kerja terdampak pada pandemi Covid-19.

“Kami harap mampu bekerjasama di berbagai pihak bagi tenaga kerja ter-PHK akibat pandemi,” pungkasnya.

Melengkapi penyampaian laporan, pembacaan dari Dapil 4 disampaikan oleh Imam Musakkar (F-NIB) dan Dapil 5 Nurul Hidayat (F-Golkar) yang menghimpun aspirasi reses, berharap pemerintah perhatian terhadap lorong sosial kemasyarakatan dan sejumlah pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar mewakili Wali Kota Makassar, mengutarakan, dari hasil reses DPRD yang dilaporkan ini selanjutnya akan dibahas menurut skala prioritas. Akan dilihat dan disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing OPD, mana yang bisa tercover dan mana yang bisa didahulukan, melihat anggaran yang tersedia.

“Dari seluruh yang dilaporkan ini, kita pastikan ada yang masuk tapi tidak seluruhnya. Kita akan pilah-pilah mana yang lebih prioritas, yang selanjutnya juga akan kembali dibahas di tingkat DPRD,” janjinya.